22 Tahun Lalu, Soeharto Menyatakan Mundur Setelah Berkuasa 32 Tahun

Ragam

Kamis, 21 Mei 2020 | 05:24 WIB

200521052608-22-ta.jpg

Pidato Soeharto saat mengundurkan diri

KAMIS 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, menjadi salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya secara resmi menyatakan mengundurkan diri.

Ia mengumumkan secara resmi kepada warga Indonesia dari Istana Merdeka Jakarta. Lalu ia menyerahkan jabatan Presiden kepada BJ Habibie.

Sebelum menyatakan mengundurkan diri, sejumlah peristiwa turut mengiringinya.

Tiga hari sebelumnya, tepatnya pada 18 Mei, ketua MPR/DPR, Harmoko menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana.

Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.

Namun sebelum itu, Tragedi Trisakti pada 12 Mei juga menimbulkan gelombang unjuk rasa. Pada peristiwa tersebut 4 mahasiswa meninggal dunia ditembak aparat saat berunjuk rasa menuntut Soeharto mundur.

Peristiwa itu juga menimbulkan kerusuhan di sejumlah titik. Pada 13-15 Mei kerusuhan terjadi di sejumlah kota di Indonesia.

Berikut isi pidato pengunduran diri Soharto saat itu:

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.

Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA