Soal Nasib Pilkada 2020, KPU Jabar Memilih Evaluasi Tahapan yang Sudah Berjalan

Pemilu

Kamis, 7 Mei 2020 | 18:45 WIB

200507184521-soal-.jpg

dok

ilustrasi

SAMBIL menunggu kebijakan lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Pilkada 2020, KPU Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap tahapan pilkada yang sudah berjalan. Evaluasi itu dimaksudkan untuk kesiapan penyelenggaaraan pilkada di delapan daerah di Jabar.

Anggota KPU Jabar Idham Holik menyatakan, kebijakan lebih lanjut dari KPU RI itu berkaitan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Perppu tersebut, kata dia, masih harus dibahas lebih lanjut di DPR RI.

"Karena itu masih Perppu, jadi kalau menurut Pasal 52 Undang-undang (UU) Nomor 12/2011, itu masih harus dibahas di DPR RI. Kalau mengacu pada Perppu, ketentuan di Perppu itu, maka nanti yang melakukan rapat itu adalah KPU, Pemerintah, dan DPR RI," kata Idham, saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).

Dia menjelaskan, Perppu harus diajukan ke DPR dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penetapan Perppu menjadi UU. Sebagai KPU yang bertugas di daerah, Idham menekankan, KPU Jabar pun masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari KPU RI selaku regulator pemilihan.

"Posisi kami ini KPU Provinsi, KPU yang berada di daerah. Jadi, prinsipnya kami itu menunggu kebijakan lebih lanjut dari pimpinan kami, yaitu KPU RI. Nah, dalam rangka proses menunggu itu, minggu depan kami akan melakukan konsolidasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang saat ini sedang menyelenggarakan pemilihan," tuturnya seperti ditulis wartawan "PR", Hendro Husodo.

Idham yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat menyatakan, konsolidasi tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perjalanan tahapan tahapan pilkada, sebelum dilakukan penundaan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

"Kenapa KPU Kabupaten/Kota harus me-review perjalanan? Jadi, kalau dalam tahapan managerial ini, ini bagian dari evaluasi tengah jalan. Dalam rangka, nanti, kalau sekiranya sudah ada keputusan yang teknis, sehingga harus kami laksanakan, kami semua sudah siap," ucapnya.

Di dalam Perppu Nomor 2/2020, Idham menambahkan, Pilkada 2020 direncanakan bakal dilaksanakan pada Desember 2020, atau ditunda selama tiga bulan. Akan tetapi, jika pandemi Covid-19 belum tuntas, dimungkinkan dilaksanakan penudnaan kembali berdasarkan persetujuan bersama KPU, DPR, dan Pemerintah.

"Hasil rapat dengar pendapat pada 14 April, Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah agar pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Namun, dengan catatan, masa tanggap darurat pandemi Covid-19 itu telah berakhir. Dan kesiapan penyelenggara pemilihan oleh KPU, karena KPU sebagai regulator," imbuhnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA