Perppu Penundaan Terbit, Pilkada 2020 Bisa Molor ke 2021

Pemilu

Selasa, 5 Mei 2020 | 22:50 WIB

200505224649-perpp.jpg

dok

PEMERINTAH menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda Pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin 4 Mei 2020.

Perppu menyisipkan pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana non alam. Kemudian dijelaskan jika Pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020.

Kemudian, Perppu juga mengatur ketika pemungutan suara pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan maka pemungutan suara dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam berakhir. Artinya, ada kemungkinan Pilkada mundur hingga 2021.

Penjadwalan kembali hari pemilihan melalui dilakukan mekanisme yang diatur dalam pasal sisipan 122A yang menyatakan, pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

Kemudian pada pasal 2 mengatur penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada ayat 3 mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan yakni diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 122A tersebut disisipkan di antara pasal 122 dan 123, sementara pasal 201A disisipkan di antara pasal 201 dan 202. Ketentuan lain yang diubah dari Undang-Undang Pilkada yaitu pasal 120 tentang penyebab penundaan pilkada.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA