Politisasi Bansos di Tengah Pandemi, Pengamat: Jangan Gadaikan Moral

Pemilu

Kamis, 30 April 2020 | 08:14 WIB

200430081547-polit.jpg

dok

ilustrasi

JELANG Pilkada Serentak 2020, fenomena tindakan moral hazard mulai bermunculan. Nama dan foto bupati dipampang dengan ukuran besar sebagai label pembungkus APD atau sembako yang beredar di berbagai pelosok masyarakat.

Pengamat Politik dan CEO Indekstat Ary Santoso mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, Kepala daerah terutama yang berstatus petahana pada kontes Pilkada Serentak 2020 dimohon tidak menggadaikan moralnya dengan kampanye terselubung.
Kementerian Dalam Negeri sebagai pengampu pemerintah daerah bersama dengan KPU perlu memberi perhatian lebih pada aspek fairness dalam pelaksanaan Pilkada, terutama bila betul-betul akan dilaksanakan pada Bulan Desember nanti.

“Perlu diadakan semacam aturan atau code of conduct bagi pemerintah daerah dalam teknis pemberian berbagai bantuan penanggulangan Covid-19. Bila tidak, Pilkada akan rawan dengan praktek kampanye terselubung seperti kasus diatas dan kualitas kompetisinya akan rendah," ungkapnya dalam rilis yang diterima galamedianews, Kamis (30/4/2020).

Ia mengungkapkan, tetizen ramai mengungkapkan kekecewaannya di platform media sosial twitter. Ribuan suara atau cuitan yang muncul kurang lebih menyampaikan pesan bahwa mengapa seorang Kepala daerah masih sempat-sempatnya mementingkan kepentingan politisnya saat masyarakat membutuhkan pengabdian dan ketulusannya dalam menanggulangi masalah yang disebabkan pandemi.

"Tindakan abuse of power seperti yang dilakukan oleh kepala daerah akan semakin marak terjadi menuju Pilkada 2020 terutama kepala daerah yang akan mencalonkan kembali pada pilkada serentak Desember tahun ini, mengingat tahapan pilkada seperti proses kampanye tatap muka yang sulit untuk diadakan," ujarnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA