KPU : Pencairan Anggaran Pilkada Bandung Rp 121 Miliar Tepat Waktu

Pemilu

Jumat, 17 Januari 2020 | 13:37 WIB

200117132643-kpu--.jpg

Engkos Kosasih

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Baroya menyatakan, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandung 23 September 2020, Pemkab Bandung menganggarkan Rp 121 miliar.

"Itu sebagai bukti Pemkab Bandung konsern pada pilkada Bandung. Kita ingin pencairannya tepat waktu, tapi semua ada prosesnya. Pencairan anggaran sangat menentukan langkah dan kualitas karena anggaran yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pilkada. Tetapi anggaran yang dikeluarkan, insya Allah KPU siap mempertangungjawabkannya," kata Agus saat menghadiri "Ngawangkong Bari Ngopi 2020 Sabilulungan" di Taman Uncal Kompleks Pemkab Bandung di Soreang, Jumat (17/1/2020).

Agus mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada Bandung ini, Kabupaten Bandung merupakan pemilih terbesar dan sangat disorot oleh sejumlah pihak.

Ia pun sangat mengapresiasi dengan adanya nuansa berbeda dalam pelaksanaan Pilkada Bandung 2020 mendatang. Dengan harapan dalam tahapan pelaksanaan pilkada, KPU bisa terus komunikasi dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan awak media. Dalam tahapan pilkada itu, KPU terus komitmen dalam tahapan penyelenggaraan pilkada.

"KPU pun menyadari sebagai penyelenggara pilkada juga ada Bawaslu sebagai pengawas dan ada pihak lainnya yang turut bertanggungjawab. Kami berusaha untuk memberikan kepastian kepada seluruh warga Kabupaten Bandung, kami akan menjalankan amanah sebaik-baiknya," ucapnya.

Agus juga menyinggung tentang kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Komisioner KPU RI Iwan Setiawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya perlu jelaskan, masyarakat di Kabupaten Bandung tetap tenang. Insya Allah, kami tetap komitmen dan punya integritas dalam pelaksanaan pilkada. Tetap berharap dukungan dan suport dari media untuk terus melakukan kontrol ke KPU, yang tak tepat sampaikan kepada kami. Hal itu untuk membuktikan kesuksesan dan sinergitas dari seluruh stickholder. Kami tak kerja sendiri, ada Bawaslu dan stickholder lainnya," katanya.

KPU pun tetap memiliki semangat dan sinergitas yang tinggi dalam pelaksanaan pilkada. "Saya yakin partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 lalu, berlanjut pada antusias yang tinggi dalam pelaksanaan pilkada Bandung mendatang," katanya.

Ia pun berusaha untuk terus memberikan edukasi dan hak yang sama kepada sejumah pihak selama berlangsungnya tahapan pilkada.

"Kami terus komunikasi dengan media, dan sosialisasi dengan masyarakat," ucapnya.

Dikatakan Agus, dalam tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung itu, membutuhan suport dan dukungan dari Pemkab Bandung, para camat dan kepala desa untuk menginformasikan kepada masyarakat.

"KPU siap dan memahami betul ini tanggungjawab yang besar. Insya Allah, pemilih memiliki kepercayaan terhadap KPU, sehingga penyelenggara bisa melaksanakan dengan baik. Tanpa ada peran serta masyarakat dan media, KPU tak bisa berbuat apa-apa" katanya.

Untuk diketahui, kata Agus, Pilkada Bandung merupakan milik masyarakat. Diharapkan masyarakat antusias memilih para calon bupati dan wakil bupati Bandung sesuai dengan aspirasinya. "Dalam pelaksanannya diharapkan lancar dan aman," harapnya.

Saat ini, kata Agus, KPU sejak 15 Januari sudah membuat pengumuman rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK), dengan cara memasang spanduk dan persyaratan di semua kecamatan.

"Minimal usia 17 tahun. Pada 18-24 Januari, para pendaftar PPK sudah menyerahkan berkas persyaratan. Banyak persyaratan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi," katanya.

Agus juga menjelaskan pada 19 Februari sampai 23 Februari merupakan penyerahan persyaratan dukungan calon perseorangan pasangan bupati dan wakil bupati Bandung.
"Kami juga berharao pro-aktif dari bakal calon yang sudah nampang, untuk komunikasi dengan KPU. Soalnya syarat dukungan calon diinput ke silon," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA