Bawaslu Fokus Pada Pengawasan ASN, Kepala Desa dan Money Politik

Pemilu

Jumat, 17 Januari 2020 | 10:32 WIB

200117103249-bawas.jpg

Engkos Kosasih

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung menyatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN), para kepala desa dan money politik menjadi fokus pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bandung 23 September 2020 mendatang. Tetapi selama ini, ASN belum pernah yang dipidana. Artinya, pencegahan berjalan dan ASN harus netral.

"Fokus pengawasan Bawaslu, yakni netralitas ASN, kepala desa dan money politik," tegas Januar pada acara "Ngawangkong Bari Ngopi 2020 Sabilulungan" di Taman Uncal Komplek Pemkab. Bandung di Soreang, Jumat (17/1/2020).

Januar menilai, dugaan terjadi pelanggaran money politik pada pesta demokrasi, bisa terjadi sangat agresif di lapangan.

"Jujur saja money politik sangat agresif. Pemberi dan penerima kena sanksi dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar," kata Januar.

Januar pun menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan 93 kader pengawasan yang sebelumnya melewati pendidikan di sekokah kader pengawasan. Mereka tersebar di 31 kecamatan berdasarkan pada jumlah daftar pemilih tetap.

"Sebanyak 93 kader pengawasan itu untuk pendidikan politik dan pencegahan pelanggaran pilkada," kata Januar.

Ia mengatakan, yang menjadi titik rawan dalam mengadapi pilkada, yaitu mahar politik. "Itu salah satu fokus pengawasan kita karena mahar politik bagian dari money politik," katanya.

Ia menegaskan, partai politik atau gabungan partai politik jangan sampai terjadi mahar politik dalam menghadapi pilkada Bandung. "Jika terjadi mahar politik bisa dikenai sanksi administrasi, pembatalan pencalonan. Nanti KPU yang membatalkannya, apabila terbukti mahar politik," katanya.

Ditegaskan Januar, sanksi administrasi terhadap partai politik yang diduga melakukan mahar politik atau money politik tak bisa mengusung pencalonan pada periode berikutnya. Selain itu bisa dikenai sanksi pidana dengan kurungan 72 bulan.

"Sanksinya berat sekali. Ini bentuk pencegahan, media bisa menyampaikan kepada masyarakat," jelasnya.

Tetapi untuk diketahui, kata Januar, Bawaslu bukan untuk mempidanakan, tetapi lebih pada kesuksesan pilkada. Menurutnys, pelanggaran itu ada tiga, yakni pelanggaran administratif, kode etik dan pidana.

Lebih lanjut Januar mengutarakan, ASN pun harus netral dalam pelaksanaan pilkada, baik saat di kantor maupun di luar. Pasalnya, jiwa ASN melekat pada diri masing-masing.

"ASN harus netral. ASN ini, yaitu PNS dan non-PNS. Non-PNS ini merupakan pegawai tidak tetap yang sudah ada kontrak atau perjanjian kerja dengan pemerintah. Mereka tak boleh mendekati calon maupun partai politik. Termasuk dilarsng meng-like atau menggunggah di medsos dan tangan mengikuti simbol tertentu," paparnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA