Pansus DPRD Kabupaten Bandung Terima 4 Pengaduan Pilkades

Pemilu

Kamis, 14 November 2019 | 14:21 WIB

191114142429-pansu.jpg

Ziyan Muhammad Nasyith

Perhitungan suara di Pilkades


PANITIA Khusus Pilkades DPRD Kabupaten Bandung sudah menerima pengaduan dari empat desa yang sebelumnya melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Bandung pada 26 Oktober 2019 lalu.

"Pengaduan itu berdasarkan surat yang masuk ke Pansus Evaluasi Pilkades DPRD Kabupaten Bandung," kata Ketua Pansus Evaluasi Pilkades DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar kepada wartawan di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (14/11/2019).

Selain empat surat yang masuk ke pansus, imbuh Cecep, ada sejumlah pengaduan lainnya yang disampaikan secara lisan maupun datang langsung ke pansus.

"Keempat surat yang masuk ke pansus itu, di antaranya dari Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek, Desa Babakan Kecamatan Ciparay, Desa Dayeuhkokot Kecamatan Dayeuhkolot dan Desa Karangtunggal Kecamatan Paseh," kata Cecep.

Menurutnya, keempat desa yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan pilkades itu, selain dibahas di pansus, juga masih dibahas di tingkat kecamatan masing-masing.

"Kepada panitia pemilihan kepala desa (P2KD) bisa menyelesaikan permasalahan itu mengacu pada aturan yang ada. Dengan harapan di saat pelantikan serentak calon kepala desa terpilih bisa dilaksanakan dengan aman dan damai," harap Cecep.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pelantikan itu, ada aturan tahapan yang harus dilakukan. Yaitu, ketika P2KD melaksanakan pleno hasil pilkades itu kemudian dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"BPD dalam jangka waktu 14 hari, itu harus segera melaporkan ke bupati melalui camat. Dari laporan itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memproses 2 kali 7 hari," katanya.

Terhadap keluhan di empat desa dalam pelaksanaan pilkades itu, pihaknya menginvestigasi ke lapangan. Selain melaksanakan wawancara dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan pengadu, panitia, panwas, juga melihat bukti-bukti yang ada.

"Mereka rata-rata mengeluhkan ketidakpuasan dalam daftar pemilih tetap (DPT). Memang hal klasik, tapi menjadi permasalahan. Permasalahannya itu, memiliki e-KTP tapi tak terdaftar di DPT. Jadi dalam DPT masih banyak masyarakat yang belum terakomodir," ucapnya.

Keluhan lainnya, katanya, lebih ke teknis, yaitu tentang mekanisme dan sistem pemungutan dan penghitungan suara. Meski para anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakaanakan santi aji, sebelum dilaksanakan pilkades.

"Letak tempat pemungutan suara (TPS) juga dipersoalkan, selain sistem pemungutan dan penghitungan yang tak seragam," katanya.

Ia menjelaskan, ada di antara TPS yang dipanggil nama dan ada juga nomor urut kepada calon pemilihnha, itu juga menjadi masalah.

"Teknis penghitungan tak seragam,  termasuk dalam penentuan suara sah dan tak sah," katanya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA