Pilkada Serentak 2020 Di Jabar Tiga Daerah Rawan Pelanggaran

Pemilu

Rabu, 13 November 2019 | 12:19 WIB

191113122015-pilka.jpg

Anthika Asmara


BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat ada tiga daerah dari delapan yang dinilai rawan pelanggaran pada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) kabupaten/kota serentak 2020 mendatang.

Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran. Penilian tersebut dilihat dari pengalaman Pilkada 2015, pelanggaran yang terjadi di tiga daerah tersebut di dominasi oleh pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negri (ASN), politik uang serta politisasi SARA termasuk penyebaran berita bohong.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Lolly Suhenty mengatakan, ada strategi yang dilakukan oleh bawaslu Jawa Barat melalui sistem yang dibuat oleh Bawaslu RI yaitu dengan, penyusunan indeks potensi pelanggaran.

"Dengan penyusunan indeks potensi pelanggaran ini bermafaat untuk penyusunan strategi pengawasan serta dalam penindakan pelanggaran pemilu," kata Lolly disela-sela acara gathering Bawaslu beserta awak media di Jayagiri Resort Cikole, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/13/2019).

Selain tiga daerah yang dianggap rawan kata Lolly, dari hasil pengalaman pilkada 2015, Kota Depok adalah daerah yang tercatat paling minim pelanggaran, baik berkaitan dengan netralitas ASN maupun praktik politik uang.

"Pilkada 2015 akan menjadi acuan kami dalam memperketat pengawasan pemilu serta penyusunan strategi, terlebih lagi untuk daerah yang terdapat petahan sebagai bakal calon kepela daerah, pelanggaran curi start kampaye dan netralitas ASN besar kemungkinan terjadi," ucap dia.

Lolly berharap dengan adanya, Indeks pontesi pelanggaran pemilu bisa menekan angka pelanggara di semua daerah yang menyelenggaran pilkada demi terciptanya demokrasi yang seutuhnya. Apalagi netralitas ASN sangat menjadi sorotan dalam pilkada serentak 2020 mendatang. Maka sosialisasi tentang integritas seorang ASN akan digalakan.

“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” tuturnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, ada catatan khusus untuk pemilu 2020 mendatang selain terkait netralitas ASN, yaitu berkaitan dengan akuntabilitas keuangan daerah.

"Hal ini akan menjadi fokus kami juga untuk mengawasi terkait keuangan, kerana ada potensi bakal calon dari petahana memanfaat APBD untuk kepentingan kampaye," ucapnya.

Lebih lanjut kata Zaky, ada beberapa hal bertkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan malah oleh penyelenggara pemilu seperti, KPU kota Depok yang kesertariatannya terkena kasus hukum. Sama halnya juga dengan kabupaten Karawang, serta di beberapa daerah lain yang penyelenggaranya terkena peringatan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

"Maka fokus kita adalah menguatkan kembali integritas penyelenggara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi,” ujar dia.

Dengan berbagai potensi pelanggaran pemilu ini, lanjut Zaki, Bawaslu Jabar akan meluncurkan program Saluran Aduan Masyarakat (Salam) yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa berperan aktif memberikan informasi tentang indikasi pelanggaran.

“Kita juga menyoroti mengenai penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan pada saat kontestasi. Indikasi itu ada dari delapan kabupaten/kota terutama di daerah yang memang ada petahana maju dalam pilkada. Makanya berharap, integritas seluruh komponen penyelenggara dan peserta pemilu jangan ada politik transaksional dalam hal dukungan,” tuturnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA