Instal Ulang Sektor Pariwisata Pascapandemi Covid-19 Harus Jadi Prioritas

Pariwisata

Sabtu, 9 Mei 2020 | 14:47 WIB

200509133155-insta.jpg

ANGGOTA Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyarankan agar destinasi wisata yang sudah ada  menjadi prioritas instal ulang sektor pariwisata dalam kondisi new normal pascapandemi Covid-19.

"Saya sepakat bahwa instal ulang (sektor pariwisata) ini mengarah pada yang sudah tergarap dulu," ujar Ferdiansyah dalam diskusi daring bertajuk "Instal Ulang Pariwisata Indonesia"  di Jakarta, Sabtu (9/5/2020).

Ia mengatakan Komisi X DPR RI juga sudah menyatakan sikapnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) bahwa janganlah berbicara mengenai destinasi baru dulu, tetapi destinasi yang sekarang telah ada  menjadi prioritas untuk instal ulang nanti.

"Kalau bahasanya pasar keuangan itu untuk segera bisa melakukan rebound, supaya nanti pariwisata di Indonesia lebih berkembang," katanya.

Legislator itu juga mengatakan terkait perubahan budaya dan perilaku pengguna jasa perhotelan harus diikuti secara profesional oleh para pelaku pariwisata baik perhotelan maupun non-perhotelan.

Kemudian, lanjut dia, Komisi X DPR RI juga mendesak terus agar Kemenparekraf/Baparekraf agar segera bertindak untuk merespons keperluan, kepentingan, dan kebutuhan pelaku industri pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebelumnya Kemenparekraf/Baparekraf memastikan para pekerja di bidang pariwisata, termasuk restoran dan perhotelan, bisa mengakses dan mendapatkan prioritas program-program perlindungan ketenagakerjaan.

Menparekraf Wishnutama Kusubandio mengatakan pariwisata merupakan sektor yang paling utama terdampak Covid-19.

Dari sisi ketenagakerjaan, termasuk SDM pariwisata, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan mencapai satu juta lebih, kemudian yang di-PHK 375.000 sehingga total yang dirumahkan mencapai 1,4 juta pekerja. Kemudian pekerja informal 314.833 orang sehingga jumlahnya mencapai 1,7 juta secara total.

Oleh karena itu Menparekraf memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar dapat memprioritaskan para pekerja pariwisata mendapatkan bantuan dari program pemerintah, termasuk Kartu Prakerja.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA