Luhut Tekankan Pentingnya SVLK Guna Penuhi Pasar Ekspor Kayu Berkualitas

Nasional

Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:36 WIB

200523103656-luhut.jpg

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terkait pengelolaan produk hutan berkelanjutan guna memenuhi permintaan pasar ekspor atas legalitas kayu berkualitas.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan yang digelar Jumat (22/5/2020), Luhut mengatakan SVLK merupakan perwujudan good forest governance di pasar internasional, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Australia, dan Cina.

"Kayunya harus kita kelola dengan benar, jangan sampai kita salah lagi seperti beberapa puluh tahun yang lalu," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/5/2020).

Luhut menambahkan ketentuan luas penampang kayu produk industri kehutanan juga harus dapat memenuhi permintaan negara tujuan ekspor dan meningkatkan efisiensi bahan baku, serta harga jual.

Untuk luas penampang kayu Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi Nani Hendiarti menjelaskan sejak terbitnya SVLK, legalitas kayu Indonesia sudah mulai dipercaya. Hal itu terlihat dari data tahun 2013 hingga 2019 ekspor produk industri kehutanan meningkat, yang mengubah citra buruk pada pengelolaan hutan di Indonesia.

"Ekspor kayu olahan dikelompokkan kayu merbau dan non-merbau, di mana kontribusi volume kayu merbau ini persentasenya sebenarnya relatif kecil dibanding dengan non-merbau," jelas Nani.

Kayu merbau sendiri berasal dari Papua dan sebagian Maluku, merupakan hasil hutan primadona yang biasa disebut dengan kayu besi. Dalam paparannya, Nani menjelaskan Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) telah menempatkan jenis pohon merbau ke dalam kategori rentan sejak 1998.

Lebih lanjut Nani menjelaskan optimalisasi pemanfaatan kayu dengan adanya kebijakan sekarang untuk meranti dengan ukuran luas penampang kayunya 4.000 mm persegi dan merbau 10.000 mm persegi ini nilainya masih relatif.

"Ini bisa ditingkatkan jika kita menyetujui menjadi 15.000 mm persegi," katanya.

Terkait hal ini aspek perluasan ukuran penampang kayu secara ekonomi bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu hutan alam dan mendorong peningkatan produksi IUPHHK-HA. Selain itu bisa mendorong juga ketersediaan bahan baku bagi IKM berupa produk kayu gergajian dari 33 persen menjadi 45 persen.

"Ini menambah peluang bagi IKM. Namun pengawasan dan pengendalian ini memang perlu penyempurnaan sistem dan pelaksanaan lapangan perlu ditingkatkan," tuturnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam rakor mengatakan pihaknya mengusulkan pemberlakukan SVLK bersifat mandatori pada industri pengolahan kayu hulu dan bersifat voluntary (sukarela) pada industri pengolahan kayu hilir.

Pihaknya akan mencari solusi atas prosedur dan biaya pengurusan yang panjang dan mahal.

Namun untuk perluasan ukuran penampang kayu, Agus khawatir apabila ukuran penampang terlalu besar dan jenis kayunya juga diperbanyak maka akan mengganggu ketersediaan bahan baku dan daya saing dari industri hilir.

"Karena rata-rata bunga bank di negara pesaing kurang 6 persen sementara di Indonesia 10 persen. Dan masalah yang utama dalam industri kita adalah mesin peralatan di negara pesaing jauh lebih modern sehingga lebih efisien," jelas Menperin.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya akan membuat aturan pelaksanaan SVLK yang mudah dan murah serta insentif untuk industri IKM/UKM.

Menurut dia, untuk ekspor dengan dukungan V-legal tetap ada maka yang akan menverifikasi adalah pemerintah bukan lagi lembaga-lembaga yang selama ini banyak memakan biaya yang mengakibatkan sulit dan mahal.

"Sehingga di Permennya (Peraturan Menteri) nanti kami menjamin IKM tidak ada masalah untuk ekspor, khususnya ke China dan Korea. Ini catatan kami bertanggung jawab terhadap IKM," kata Bambang.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA