Pemecatan Helmy Yahya Dinilai Sarat Kepentingan, Farhan Usulkan Dewas TVRI Diaudit

Nasional

Kamis, 23 Januari 2020 | 13:34 WIB

200123130740-pemec.jpg

dok

Muhammad Farhan

HELMY Yahya dipecat oleh Dewan Pengawas dari jabatannya sebagai Direktur Utama TVRI. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai langkah itu sarat kepentingan. Ia pun mengusulkan agar Dewan Pengawas TVRI diaudit.

"TVRI adalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Untuk itu perlu dilakukan audit investigasi lanjutan atau penyelidikan (terhadap Dewan Pengawas) dengan tujuan tertentu," kata Farhan di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Kamis (23/1/2020).

Farhan menyatakan, audit investigasi DPR RI kepada jajaran Dewan Pengawas menjadi langkah tepat. Pasalnya, TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya dinilai telah memasuki kinerja programming tepat dalam parameter kuantitatif yang diakui. 

"Langkah Dewan Pengawas memecat Helmy Yahya bukan solusi tepat jika ingin memajukan dan meningkatkan kualitas TVRI. Kisruh internal yang berakhir pada pemecatan merupakan langkah mundur dari segala prestasi yang pernah dicapai TVRI," terang Farhan.

Pria berkacamata ini menilai, pemecatan terhadap Helmi sarat akan kepentingan kelompok jika berkaca pada Undang-Undang RI Nomor 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam peraturan itu diterangkan, Direktur Utama dipilih oleh Dewan Pengawas.

Dengan permasalahan yang muncul, lanjut Farhan, seharusnya antara Direktur dan Dewan Pengawas TVRI mampu memberikan solusi dengan bermusyawarah.

"Termasuk juga PP 13 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Dewan Direksi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas. Jadi sebenarnya Dirut itu orang pilihan Dewas," ungkapnya.

Lebih lanjut Farhan mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, salah satu alasan pemecatan Helmy Yahya adalah persoalan kesejahteraan. Itu merujuk pada honor pekerjaan (honor SKK) sebagian pegawai TVRI yang belum terbayarkan.

"Kalau bicara soal kesejahteraan karyawan TVRI yang terganggu, berapa banyak dari 4.800 karyawan  yang honor SKK-nya belum dibayarkan? Apakah termasuk karyawan TVRI di 28 stasiun daerah juga?" tanya Farhan.

Farhan pun cukup kebingungan jika alasan Dewan Pengawas memecat Helmy yaitu karena masalah performa TVRI. Menurut Farhan, jika hal itu yang dipermasalahkan, maka perlu parameter kuantitatif yang digunakan Dewan Pengawas untuk mengukur performa sesuai key peformance indicators yang ada di lembaga penyiaran publik. 

"Semuanya harus jelas dan transparan, agar tidak ada kebohongan yang ditutupi. Caranya ya melalui audit investigasi itu," imbuh Farhan.

Seperti diketahui, sebelumnya, Dewan Pengawas TVRI memecat Direktur Utama Helmy Yahya pada 16 Januari 2020. Surat keputusan (SK) pemecatan Helmy dikatakan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

Berdasarkan PP tersebut, Ketua Dewas TVRI Arif Hidayat Thamrin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu menyatakan, Dewas memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.

"Dewas punya kewenangan. Sudah dilalui dengan sesuai peraturan," tegasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA