Pengemudi Transportasi Online Minta Dilegalkan dan Diakomodir Undang-Undang

Nasional

Selasa, 21 Januari 2020 | 16:36 WIB

200121163622-penge.jpg

dok

ilustrasi

PENGEMUDI transportasi online atau daring (dalam jaringan) yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI), menemui anggota Komisi V DPR RI. Mereka meminta agar pekerjaannya bisa dilegalkan oleh DPR.

"Poin utamanya adalah saat ini roda dua belum menjadi bagian dari angkutan umum, kami mengajukan ke Komisi V agar roda dua menjadi legal bagian dari angkutan umum," tutur Ketua PPTJDI, Igun Wicaksono di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Igun, yang datang bersama pengurus PPTJDI dari beberapa daerah di Indonesia tersebut, menginginkan agar transportasi roda dua daring diatur dalam undang-undang.

"Karena ini adalah dasar dari ekosistem transportasi darat yang ada saat ini, khususnya ojek online, agar keberlangsungan ojek online dapat berjalan dengan dasar hukum," paparnya.

Igun menyampaikan, ojek daring di Indonesia telah beroperasi selama satu dasawarsa. Akan tetapi hingga saat ini belum memiliki payung hukum dalam operasionalnya.

Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, di mana kendaraan bermotor tidak termasuk dalam angkutan umum.

Untuk itu, Igun meminta agar ojek online masuk dalam poin revisi undang-undang yang akan dibahas DPR dan pemerintah tersebut.

"Kami juga sudah ada yang dipungut pajak, meskipun belum semua. Nah, kami minta aturan soal ini juga dibahas dengan jelas, supaya tidak merugikan semua pihak," tandasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA