Bartholomeus Toto, Tersangka Suap di Proyek Meikarta Segera Diadili

Nasional

Jumat, 17 Januari 2020 | 16:19 WIB

200117161845-barth.jpg

liputan6

Bartholomeus Toto (kanan).

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

"Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka BTO terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi ke penuntutan atau tahap II," terang Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Ia menyatakan sidang terhadap Toto akan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Sementara itu, tersangka Toto juga membenarkan perihal pelimpahan tersebut.

"Hari ini, saya menandatangani berkas saya sudah P21, walaupun sampai saat ini saya tidak mengerti apa yang disangkakan kepada saya. Saya meyakini pimpinan KPK di bawah Pak Firli dan dewas (dewan pengawas) akan memperhatikan kasus saya," tutur Toto di gedung KPK, Jakarta.

KPK pada Senin (29/7/2020) telah menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengembangan perkara kasus Meikarta. Untuk Iwa, telah terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum (JPU) KPK, Iwa didakwa menerima Rp 900 juta untuk memuluskan proyek Meikarta tersebut. Sebelumnya, Iwa disebut meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp 900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu Neneng Hassanah Yasin (vonis 6 tahun penjara), eks Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin (4,5 tahun), eks Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati (4,5 tahun), dan mantan Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi Sahat Maju Banjarnahor (4,5 tahun).

Selanjutnya yaitu eks Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili (4,5 tahun), eks Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (3,5 tahun), Henry Jasmen P Sitohang (3 tahun), Fitradjaja Purnama (1,5 tahun) dan Taryudi (1,5 tahun).

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA