Prof. Pujiyono: 80 Persen Sengketa Bisnis di Pengadilan Tidak Berhasil

Nasional

Rabu, 15 Januari 2020 | 21:29 WIB

200115211619-prof-.jpg

Tok Suwarto

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH-UNS) Solo, Prof. Dr. Pujiyono memandang penting peran mediator dan lembaga mediasi yang tersertifikasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Terkait hal itu dia mendorong diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang mediasi sengketa bisnis di luar pengadilan yang terkoneksi dengan Mahkamah Agung (MA).

Guru besar hukum perdata FH-UNS itu menyatakan, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui lembaga mediator tersertifikasi yang terkoneksi dengan MA, akan dapat mengurangi beban pengadilan dalam menangani perkara sengketa bisnis. Selain itu, penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan melalui mediasi akan lebih cepat dan efektif dibanding melalui pengadilan.

"Jumlah perkara perdata sengketa bisnis yang ditangani pengadilan, hampir 70 sampai 80 persen tidak berhasil. Namun pihak-pihak yang bersengketa tidak mau menempuh proses mediasi di luar pengadilan, karena para pihak ingin penyelesaian di pengadilan," terang Pujiyono kepada wartawan, Rabu (15/1/2020).

Dia menjelaskan tentang pengukuhannya sebagai guru besar, Kamis (16/1/2020) besok, dengan orasi ilmiah berjudul "Mendorong Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Model Arus Utama Dalam Resolusi Sengketa Bisnis".

Pujiyono mengungkapkan, sistem pengadilan di Indonesia dalam menangani perkara perdata sengketa bisnis, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai kasasi penyelesaiannya butuh waktu lama. Setiap perkara sengketa bisnis di pengadilan, prosesnya butuh antara 8 bulan sampai setahun dan bahkan ada yang sampai 2 atau 3 tahun.

Di sisi lain ia melihat, jumlah hakim di seluruh jenjang pengadilan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani. Sehingga, seorang hakim pengadilan negeri rata-rata menangani 1.800 perkara sengketa bisnis setiap tahun.

"Di MA ada tunggakan perkara sengketa bisnis tahun 2016 yang diproses pada 2017 bersama tunggakan dan baru selesai 2018. Begitu yang terjadi terus menerus, sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan yang terkoneksi ke MA perlu didorong," ungkapnya.

Agar penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan lebih efektif, guru besar ke-211 di UNS itu memandang perlu regulasi yang mengatur sistem mediasi yang terkoneksi dengan MA. Menurut dia, selama ini para pihak yang bersengketa tidak menempuh upaya mediasi, disebabkan penyelesaian lewat mediasi tidak terkoneksi ke MA sehingga timbul masalah ketika dieksekusi.

Pada bagian lain, Prof. Pujiyono mengemukakan alasannya mendorong resolusi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, karena hubungan bisnis di antara subyek hukum perdata tidak selamanya berjalan baik. Selain itu, kepentingan yang berbeda dapat menyebabkan konflik dan hukum memberikan kanalisasi untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak, di antaranya berupa model resolusi sengketa melalui pengadilan yang disebut litigasi dan di luar pengadilan yang disebut nonlitigasi berupa mediasi.

"Mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik," tandasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA