KPK Tak Bisa Apa-Apa, Dewas Belum Keluarkan Izin Penggeledahan Kantor PDIP

Nasional

Rabu, 15 Januari 2020 | 17:43 WIB

200115174204-kpk-t.jpg

dok

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, permohonan izin penggeledahan Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Dewan Pengawas hingga Rabu (15/1/2020) pagi belum juga turun. Dengan begitu, pihaknya masih menunggu persetujuan Dewan Pengawas dan tidak bisa berbuat apa-apa.

"Sampai saat ini izin penggeledahan Kantor PDIP belum turun. Tapi kami sudah mengajukan permohonan izin kepada Dewan Pengawas sesuai dengan prosedur," ungkap Ghufron sebelum mengikuti acara pengukuhan guru besar Prof Hary Djatmiko yang juga anggota hakim Mahkamah Agung, di Auditorium Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu (15/1/2020).

Ia mengaku tidak tahu alasan Dewan Pengawas belum menerbitkan izin untuk melakukan penggeledahan Kantor PDIP. Menurutnya, hal tersebut yang lebih tahu adalah pemberi izin.

"KPK akan mematuhi semua prosedur hukum dalam melakukan penegakan kasus hukum, sehingga kami tidak boleh menabrak aturan, meskipun ada tuntutan penanganan kasus korupsi harus progresif," tuturnya.

Saat ditanya apakah Dewan Pengawas dinilai menghambat proses penyidikan di KPK, Ghufron mengatakan masyarakat bisa menilai sendiri. Akan tetapisecara prosedural pihak KPK sudah mengajukan izin penggeledahan Kantor PDIP.

"Persoalan izin itu diberikan secara cepat atau lambat, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas. KPK tidak bisa berbuat apa-apa karena sesuai aturan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan," ucap mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ghufron mengatakan penggeledahan tempat-tempat selain kantor KPU RI akan disesuaikan dengan hasil pengembangan pemeriksaan, seperti kantor PDIP atau kantor-kantor yang lain akan disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan penyidik.

"Semua tempat yang akan digeledah akan diberi garis KPK (KPK line) sambil menunggu izin dari Dewan Pengawas turun, sehingga ruangan itu terisolasi untuk mengantisipasi risiko hilangnya alat bukti yang diperlukan KPK," paparnya.

Ia menjelaskan, operasi tangkap tangan (OTT) komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dilakukan pada Rabu (8/1/2020) sore dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di KPK hingga Kamis (9/1/2020). Kemudian tim penyidik meminta izin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dan penyidikan di Kantor KPU pada Jumat (10/1/2020).

"Izin dari Dewan Pengawas untuk menggeledah Kantor KPU RI turun pada Sabtu (11/1/2020) malam, sehingga kami sudah melakukan penggeledahan Kantor KPU dan menemukan beberapa dokumen untuk disita," katanya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA