Inkompetenti Hukum Kepemiluan Jadi Celah Dugaan Suap di KPU

Nasional

Senin, 13 Januari 2020 | 08:07 WIB

200113081400-inkom.jpg

DUGAAN penyuapan terhadap salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum ((KPU) RI Wahyu Setiawan oleh oknum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, menunjukkan masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk memanipulasi perolehan suara rakyat hasil pemilihan umum.

Kurangnya potensi lembaga hukum khusus kepemiluan di Indonesia dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk memuluskan jalan caleg Hasan Masiku, yang tidak mendapat suara terbanyak dalam Pileg 2019, agar duduk di kursi DPR RI.

Dalam kasus tersebut, PDI Perjuangan berupaya mengubah peraturan perundang-undangan dengan menggugat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).

Pada 19 Juli 2019, MA mengabulkan gugatan PDI Perjuangan lewat Putusan Nomor 57 P/HUM/2019, yang menyatakan bahwa perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik.
Dalam amar putusannya, MA berpendapat hal itu merupakan wewenang partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang menggantikan caleg meninggal dunia.

Pendiri sekaligus peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menilai putusan MA tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu di Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka.

Sistem pemilihan proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memberikan hak suaranya langsung kepada calon anggota legislatif, sehingga partai politik tidak berhak menentukan caleg mana yang akan mewakili di legislatif.

"Begitu ditetapkan siapa yang menang, tentu caleg yang berdasarkan perolehan suara di surat suara yang didapat, bukan dari parpolnya yang menentukan. Itu pemahaman yang harus terbangun oleh semua pihak," jelas eks-komisioner KPU tersebut.

Editor: Rosyad Abdullah

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA