Jokowi Tak Hadiri Harkordia di KPK, ICW: Niat Negara untuk Memberantas Korupsi Kurang

Nasional

Senin, 9 Desember 2019 | 19:49 WIB

191209194810-jokow.jpg

detik.com

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) 2019 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi lebih memilih untuk bersama sejumlah menterinya di Pentas #PrestasiTanpaKorupsi, di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mengkritik sikap yang diambil Jokowi. ICW menilai niat negara memberantas korupsi kurang.

"Jadi ini adalah suatu situasi yang berbeda dari situasi-situasi sebelumnya, niat negara untuk memberantas korupsi kurang, Presiden lebih memilih menghadiri acara lain dibandingkan dengan memenuhi undangan KPK," tegas Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo.

Pernyataan itu disampaikan Adnan saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hakordia yang digagas ICW dengan tema "Festival Bersama Kawan: Merawat Ingatan Kolektif", di Rumah Kaca Taman Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Dikatakan Adnan, banyak keluhan dan kekhawatiran masyarakat tentang praktik korupsi yang masih terjadi di berbagai sektor. Bukan tanpa alasan, karena pada ujungnya masyarakat yang menjadi korban.

Adnan menambahkan, upaya pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, namun seluruh elemen harus terlibat.

"Negara tidak bisa ditunggu kemauan politiknya sehingga masyarakat harus menyuarakan, tapi kekuatannya harus lebih masif dan kekuatan akan lebih besar," tuturnya seperti dilansir dari detikcom.

Terkait "Festival Bersama Kawan", Adnan mengatakan agenda ini terdiri atas sejumlah rangkaian kegiatan, seperti pameran foto, lukisan, tarian, hingga talk show, yang berlangsung pada 3-12 Desember 2019. Agenda ini melibatkan berbagai elemen, termasuk kalangan seniman.
Tujuannya merawat ingatan agar masyarakat tidak lupa persoalan-persoalan yang masih mendera negara seperti korupsi, pelanggaran HAM, ketidakadilan, kekerasan terhadap aktivis, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

"Konteks perayaan antikorupsi nasional tahun ini memang sangat berbeda karena dua bulan sebelum perayaan hari antikorupsi, ada kebijakan negara yang sebenarnya justru menyurutkan semangat pemberantasan korupsi. Apa itu? Yaitu revisi UUD KPK. Kita tahu dampak dari UUD yang baru itu sudah ada, hari ini gimana KPK sudah tidak lagi menangani perkara korupsi, tidak ada satu kasus baru pun yang ditangani KPK semenjak UU 19 2019 itu secara resmi berlangsung," paparnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA