Ganjar Pranowo: Kembali ke Pilkada Tidak Langsung Berarti Kemunduran Berpikir

Nasional

Rabu, 20 November 2019 | 19:54 WIB

191120194651-ganja.jpg

panrita.news

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.


"BOLA panas" tentang wacana mengembalikan sistem pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) dari sistem pilihan langsung ke pemilihan tidak langsung melalui DPRD yang digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendapat penolakan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. Orang nomor satu di Jateng itu menganggap, jika Pilkada dikembalikan ke sistem tidak langsung dan melibatkan DPRD, berarti sebuah kemunduran berpikir.

"Indonesia punya sejarah panjang dengan Pilkada tidak langsung, kita pernah dipilih DPRD. Sekarang yang mesti diperhatikan adalah kita pernah bicara perubahan dan hari ini sudah diubah dengan pilihan langsung. Nah, sekarang kita bicara mana yang kurang kita perbaiki. Tapi kalau mau kembali ke sistem dipilih DPRD lagi, ya kita seperti orang nggak belajar," terangnya kepada wartawan, seusai menghadiri peringatan Hari Anak se-Dunia di Taman Jayawijaya, Mojosongo, Solo, Rabu (20/11/2019).

Menurut Ganjar, Pilkada tidak langsung yang dilontarkan Mendagri masih sebatas wacana pemerintah pusat. Dia sependapat, Pilkada langsung memang menghabiskan anggaran negara relatif besar. Selain itu, dalam Pilkada langsung ada ekses praktik politik uang yang tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Dalam kaitan itu, Gubernur Jateng mengajak seluruh stakeholder melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Pilkada langsung. Dia menyebut evaluasi itu penting, terutama untuk mengurangi ekses utama Pilkada, termasuk pembatasan biaya kampanye.

"Tidak usahlah itu ada kampanye terbuka pakai arak-arakan, pasrahkan saja kampanye ke kampus. Kenapa kampus dilarang untuk kampanye? Padahal kampus tempat paling kritis yang menurut saya tempat paling bagus untuk kampanye justru di kampus," jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, berpandangan berbeda dengan Ganjar. Dia menganggap Pilkada langsung sangat membuang energi. Selain itu, proses panjang dan biaya mahal yang dikeluarkan para calon yang bertarung selama proses pemilihan, seringkali tidak sebanding dengan capaian para kepala daerah.

"Tapi penting dievaluasi. Karena Pilkada langsung, maaf saja, banyak buang-buang energi. Kalau bicara masalah gaji tidak seimbang dengan program perjuangan dan pengeluaran waktu Pilkada," ujarnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA