Sistem Zonasi Sekolah Akan Meningkatkan Angka Partisipasi ABK

Nasional

Senin, 18 November 2019 | 20:24 WIB

191118202608-siste.jpg

Tok Suwarto


PENERAPAN sistem zonasi sekolah yang dimulai pemerintah dalam pendidikan beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan ke depan semua sekolah dapat menjadi sekolah inklusif. Karena, anak-anak penyandang disabilitas yang di dunia pendidikan disebut anak berkebutuhan khusus (ABK), yang tidak bisa masuk ke sekolah luar biasa (SLB) akibat terkendala jarak rumah dan sekolah bisa masuk sekolah reguler terdekat. 
 
Pandangan tersebut dikemukakan Prof. Dr. Munawir Yusuf, pakar manajemen pendidikan inklusi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, kepada wartawan, seusai dikukuhkan sebagai guru besar di Auditorium GPH Haryo Mataram, Senin (18/11/2019). Dia dikukuhkan bersama Prof. Dr. Pranoto (FMIPA) dan Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi (FT), di depan sidang senat terbuka yang dipimpin Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho. 
"Model inklusif merupakan paradigma baru dalam pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Model ini terbukti mampu mempercepat dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia," ujarnya. 
Berdasarkan kajian Prof. Munawir, sistem layanan pendidikan bagi ABK di Indonesia menganut dua model, yaitu Model segregatif dan model inklusif. Model segregatif  merupakan model lama dipengaruhi paradigma medis dan model inklusif merupakan model baru yang dipengaruhi paradigma sosial. 
"Model segregatif merupakan model tertua yang telah mengakar kuat di masyarakat. Namun model ini tidak mampu mempercepat perluasan akses dan pemerataan pendidikan bagi ABK. Sekolah khusus SLB tetap terus dibutuhkan, tetapi revitalisasi harus dilakukan agar lebih responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Iptek," jelasnya. 
Implikasi pendidikan inklusif terhadap manajemen sekolah, sambung Prof. Munawir, tidak hanya berdampak pada komponen guru, tetapi juga semua aspek manajemen sekolah, seperti manajemen kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah dan lain-lain. Semua komponen harus dikelola menggunakan perspektif manajemen sekolah berbasis pendidikan inklusif.
"Persoalannya sebagian regulasi yang mengatur standar pendidikan di Indonesia, belum sepenuhnya mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif. Pengembangan sekolah inklusif juga terkendala pandangan negatif masyarakat terhadap ABK. Kalau sekarang jumlah sekolah inklusif se Indonesia mencapai 41.000 lebih dari jutaan sekolah engan 146.679 siswa ABK sudah termasuk berkembang hebat," tandasnya. 
Ketika pengukuhan, Rektor UNS mengajak  Prof. Munawir Yusuf berjuang mempertahankan dan meningkatkan derajat pengakuan pemerintah kepada UNS sebagai kampus pendidikan inklusi pada tahun 2012. Predikat tersebut karena sejak tahun 2010 FKIP UNS telah mempelopori menerapkan mata kuliah inklusi sebagai mata kuliah wajib bagi seluruh program studinya dengan bobot 2 SKS. 
"Seluruh jajaran pimpinan UNS juga berkomitmen, dalam membangun gedung-gedung baru dan rehab gedung lama akan memprioritaskan ketersediaan  fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jerih payah kita selama ini, rasanya masih belum cukup berhasil, apalagi dihadapan kita menghadang tantangan besar era revolusi industri 4.0 yang membutuhkan banyak inovasi baru, utamanya di bidang pembelajaran termasuk untuk mengakomodasi  kepentingan ABK," tuturnya. 

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA