Mahasiswa Teknik Sipil Perlu Dipersenjatai Sertifikat Kompetensi Penunjang K3

Nasional

Kamis, 14 November 2019 | 18:53 WIB

191114184721-mahas.jpg

Tok Suwarto

Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Suradi memasangkan helm kepada peserta bimbingan teknis di aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (14/11/2019).


DIREKTUR Keuangan dan SDM perusahaan plat merah, PT Brantas Abipraya, Suradi menyatakan, mahasiswa fakultas teknik program studi teknik sipil perlu dipersenjatai sertifikat kompetensi penunjang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Sertifikasi kompetensi itu penting, karena permasalahan K3 konstruksi seringkali menjadi penyebab banyaknya kecelakaan kerja, akibat rendahnya pemahaman dan kepekaan terhadap bahaya dan risiko konstruksi.

"Peran mahasiswa sebagai penerus generasi konstruksi sangat penting. Sehingga kami menginisiasi program bimbingan teknis K3 Konstruksi, sekaligus pelatihan untuk Ahli K3 Konstruksi Muda, agar mereka mampu dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," tutur Suradi kepada wartawan, di sela pembukaan bimbingan teknis di aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (14/11/2019).

Menurut direktur BUMN bidang konstruksi itu, bimbingan teknis yang diberikan kepada mahasiswa calon tenaga ahli konstruksi, merupakan salah satu cara sosialisasi tentang pentingnya tenaga kerja bersertifikat yang kompeten. Tujuan kegiatan yang sebelumnya digelar di Malang tersebut, adalah untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah, yaitu lebih berkompeten dan produktif.

Dalam kegiatan yang didukung Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan bekerja sama dengan UNS serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tersebut, selain Bintek juga diajarkan Distance Learning (SIBIMA) Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi.

Materi yang diberikan kepada 692 orang peserta dari 6 perguruan tinggi se-wilayah Surakarta itu, merupakan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

"Ini merupakan realisasi dari program kemitraan dan bina lingkungan Abipraya dengan sasaran pelajar berprestasi calon pekerja kontruksi, tanpa dipungut biaya. Para mahasiswa akan mengikuti uji sertifikasi pekerja konstruksi yang diwajibkan untuk para pekerja," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jawa Tengah, Danang Atmojo di depan peserta bimbingan teknis mengungkapkan, kelengkapan sertifikat kompetensi akan mempermudah para mahasiswa dalam mencari pekerjaan. Tapi dia juga mengingatkan, tantangan di dunia kerja jasa konstruksi juga masalah inovasi teknologi dan bukan hanya sertifikat.

"Selama ini yang dipahami di bidang jasa konstruksi hanya pada pekerja. Kalau pekerja sudah pakai pakaian kerja lengkap, pakai helm kerja dan lain-lain dianggap cukup. Padahal kalau terjadi musibah kejatuhan balok, bisa jadi masalah. Untuk mencegah itu perlu inovasi teknologi agar tidak sampai terjadi balok jatuh," jelasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA