Kekurangan Tenaga Penyuluh KB, BKKBN Minta Daerah Siapkan Tenaga Honorer

Nasional

Jumat, 8 November 2019 | 18:39 WIB

191108182057-kekur.jpg


KURANGNYA penyuluh KB yang ada di Indonesia menjadi hambatan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Hingga saat ini, BKKBN masih kekurangan 26.000 lebih penyuluh keluarga berencana.

"Secara nasional kita kekurangan penyuluh KB banyak sekali, tetapi kemampuan negara untuk itu terbatas. Makanya, kalau kami bertemu bupati atau wali kota, ya 'sharing' lah, dibebankan kepada kabupaten/kota dengan tenaga non-PNS untuk membantu sebagai penyuluh," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019).

Menurut Hasto, saat ini hanya ada satu penyuluh KB yang melakukan penyuluhan di 10 desa. Hal ini dinilai belum ideal untuk menyukseskan program KB.

"Idealnya satu desa satu penyuluh. Kurang banyak sekali, kalau di Jawa Tengah mungkin ditambah 2.500 baru cukup," katanya.

Guna mencukupi kekurangan penyuluh KB tersebut, selain berbagi dengan kabupaten/kota juga mendapatkan alokasi penerimaan CPNS. Tahun lalu BKKBN secara nasional mendapatkan alokasi penerimaan 800 CPNS, kemudian tahun ini sekitar 230-an.

"Secara nasional tahun lalu 800 CPNS, tahun ini cuma 230 sekian CPNS. Jadi, saya nanti akan mengusulkan lagi," katanya.

Menyinggung kekurangan tenaga penyuluh terhadap penyuluhan KB, dia mengatakan kekurangan SDM tersebut mempengaruhi jika dihitung satu penyuluh untuk 10 desa dinilai berat.

Oleh karena itu, katanya sebagai solusinya BKKBN memberdayakan masyarakat dengan peran pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD). Kemudian, ada juga sub-PPKBD yang berada di tingkat dusun.

"Memang mereka sering digaji dengan dana desa, gajinya ada yang Rp 100 ribu - Rp 150 ribu, solusinya begitu, jadi kalau penyuluh swadaya dari masyarakat banyak, solusinya itulah, tidak semua PNS," tutupnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA