Pungli ke Kepala Sekolah, Eks Pejabat Disdik Kabupaten Bandung Terancam 20 Tahun Penjara

Meja Hijau

Senin, 23 Maret 2020 | 17:48 WIB

200323174846-pungl.jpeg

Lucky M. Lukman

MANTAN Kabid SMP di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung, Maman Sudrajat terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ia didakwa telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala sekolah dengan tujuan memperkaya dir sendiri.

Atas perbuatannya itu, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal itu terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Maman, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E Martadinata, Senin (23/3/2020).

Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim T Beny Eko Supriyadi, tim JPU Kejati Jabar, Adang Sutardi menerangkan, terdakwa pada 3 Januari 2020 di SMPN 1 Pameungpeuk Kabupaten Bandung melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

"Yakni meminta sembilan orang kepala sekolah untuk menyerahkan uang senilai Rp 7,5 juta, atau dengan total Rp 52,5 juta," jelas JPU.

Awal mula perbuatan terdakwa terjadi pada 1 Januari 2020. Saat itu terdakwa melakukan pertemuan dengan Sekretaris Disdik Kabupaten Bandung, Adang Sujana. Ia menyampaikan, permasalahan yang menimpa kepala sekolah di kepolisian belum beres dan meminta bantuan (dana) dari sekolah yang menerima bantuan di atas Rp 500 juta.

Terdakwa kemudian mencari info dan mengirimkan pesan melalui whatsApp kepada saksi Adang Sujana. Isi pesannya yaitu daftar sekolah yang menerima dana alokasi khusus (DAK) TA 2019 yang nialinya di atas Rp 500 juta.

Keesokan harinya, saksi Adang Sujana memanggil beberapa kepala sekolah yang menerima bantuan, di antaranya saksi Sutisna (Kepala SMP Bina Nusantara). Ia lalu memerintahkan Sutisna untuk mengumpulkan sebanyak 10 kepala sekolah yang menerima bantuan di SMPN I Pameungpeuk.

Pada Jumat 3 Januari 2020, saksi Adang Sujana memerintahkan terdakwa untuk terlebih dulu berangkat ke SMPN 1 Pameungpeuk. Pertemuan dilakukan di ruang kepala SMPN Pameungpeuk dan dihadiri 9 kepala sekolah. Dalam pertemuan, terdakwa menyampaikan intruksi saksi Adang Sujana terkait adanya dua kepala sekolah yang berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).

"Terdakwa meminta kepala sekolah yang hadir untuk membantu menyiapkan uang. Kemudian para sekolah yang hadir berunding dan sepakat masing-masing memberikan uang Rp 7,5 juta. Namun yang menyetorkan uang hanya 7 kepala sekolah dengan total Rp 52,5 juta dan uang dikumpulkan dalam keresek hitam kemudian disimpan di mobil terdakwa," papar JPU.

Menurut JPU, para kepala sekolah itu terpaksa memberikan uang karena melihat posisi terdakwa sebagai atasannya. Mereka khawatir jika tidak memberi uang maka akan berpengaruh kepada karirnya dengan melakukan mutasi dan dianggap tidak loyal.

Setelah pertemuan dan mendapatkan uang, terdakwa lalu meninggalkan lokasi SMPN 1 Pameungpeuk. Sebelum keluar dari lingkungan sekolah, mobil dinas terdakwa dihentikan oleh tim Saber Pungli Provinsi Jawa Barat.

"Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang senilai Rp 52,5 juta. Terdakwa pun langsung diamankan," imbuh JPU.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwan kesatu, atau pasal 11 sebagaimana dakwaan kedua, atau pasal 5 ayat (2) sebagaimana dakwaan ketiga.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Sidang pun ditunda hingga 6 April 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi. 

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA