Majelis Hakim PN Bandung Kabulkan Eksepsi Pengelola Pasar Andir

Meja Hijau

Selasa, 28 Januari 2020 | 08:24 WIB

200128082727-majel.jpg

dok

ilustrasi

MAJELIS Hakim  Kabulkan Eksepsi PT Aman Prima Jaya selaku tergugat dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dengan begitu, gugatan PD Pasar Bermartabat Kota Bandung dan Pemkot Bandung kepada PT APJ dan BANI pun ditolak karena dinilai cacat formil.

Hal tersebut terungkap pada pembacaan putusan, 14 Januari 2020 lalu. Setelah memeriksa perkara nomor 217/PDT.G/2019/PN.Bdg, majelis hakim menganggap cacat formil ini merupakan kelalaian PD Pasar Bermartabat dan Pemkot Bandung.

Perlu diketahui, Pemberi Kuasa atau Direktur Utama PD Pasar yang dahulu memberikan kuasa ternyata tidak memiliki legal standing. Dalam gugatan ini, PD Pasar dan Pemkot Bandung menilai PT APJ wanprestasi terhadap proses mediasi BANI. Padahal, gugatan ini tidak ada kaitan dengan proses hukum terkait pengelolaan Pasar Andir.

Kuasa Hukum PT APJ Bhaskara Nainggolan mengatakan, gugatan ini sudah final. Jadi seharusnya PD Pasar  seharusnya tidak lagi mengajukan upaya hukum lanjutan. Ia berharap, PD Pasar Bermartabat menghentikan tekanan-tekanan dan serangan tanpa dasar hukum yang jelas.

Sejak 2019, ungkapnya, PD Pasar telah melakukan 3 kali gugatan perdata terhadap pengelolaan Pasar Andir oleh PT APJ. Tak hanya itu, PD Pasar membuat beberapa laporan kepada polisi tentang pengelolaan Pasar Andir, yang ditujukan kepada pemegang saham dan karyawan PT APJ, bahkan Kejati Jawa Barat.

“Terbukti bahwa tidak ada satu gugatan pun dan atau laporan-laporan ke kepolisian yang dimenangkan atau terbukti kebenarannya. Sudah selayaknya PD Pasar dan PT APJ tunduk kepada dasar hukum yang jelas yaitu Putusan BANI Nomor:31/2018/BANI BANDUNG. Semua pihak sudah seharusnya taat dan menghormati hukum,” kata Bhaskara, Selasa (28/1/2020).

Ia menilai, semua pihak akan mendapat kerugian jika kondisi seperti ini terus dilanjutkan. Pedagang Pasar Andir terus merasakan ketidaknyamanan. Kemudian, pelayanan kepada pedagang dan pengunjung Pasar Andir pun menjadi tidak maksimal.

Jika PD Pasar Bermartabat terus menutup mata atau tidak mau taat dan menghormati Putusan BANI sebagai ketentuan hukum yang berlaku, maka pihaknya tinggal berharap proses eksekusi atas putusan BANI dapat segera dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Bandung.

“Di sisi lain, jika benar perlindungan hak PT APJ selaku investor dan sekaligus mitra PD Pasar bermartabat harus melalui upaya paksa Pengadilan Negeri bandung, maka sudah sangat nyata perihal tidak kondusifnya iklim investasi di Kota Bandung ini,” kata Bhaskara.

Sementara itu, Lawyer Cooporate PD Pasar Bermartabat, Rivai mengatakan ada dua hal yang digarisbawahi dalam menyikapi info tersebut. Pertama, permasalahan hukum yang ada mekanismenya sesuai hukum acara.

"Kedua, putusan BANI, PD Pasar Bermartabat  menghormati putusan ini, yang jika akan dilaksanakan harus mengacu pada PP 54/2017 tentang BUMD dan permendagri 118 thn 2018 tentang rebcana  bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, laporan dan evaluasi BUMD," ungkapnya.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA