Mantan Dirut PJT II Jalani Sidang Dakwaan

Meja Hijau

Rabu, 15 Januari 2020 | 18:00 WIB

200115175926-manta.jpeg

Lucky M. Lukman

MANTAN Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Joko Saputro menjalani sidang dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pengembangan sumber daya manusia di PJT‎ II. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Rabu (15/1/2020). 

PJT II merupakan perusahaan BUMN yang ditugasi mengelola Bendungan Ir H Juanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Penuntut Umum (PU) KPK dalam dakwaannya menyatakan, proyek pengadaan jasa pengembangan SDM di BUMN itu dinilai merugikan negara hingga Rp 4,9 miliar.

"Kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi 2017 pada PJT II oleh BPK RI mencapai Rp 4.957.386.840 (Rp 4,9 miliar lebih)," terang PU KPK, Budi Nugraha dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat Danaatmaja.

Budi menerangkan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Joko yaitu mengakibatkan kerugian negara serta memperkaya orang lain. Semua bermula dari pengadaan jasa kajian komprehensif atas struktur organisasi termasuk tugas dan fungsi direksi operator Bendungan Ir H Juanda atau Jatiluhur itu. 

"Tujuannya untuk kesinambungan pelaksanaan tugas dan efektifitas kerja direksi dan pegawai PJT II. Kemudian ditunjuklah Nandang Munandar Kepala Divisi SDM untuk mengalokasikan anggaran," terang Budi.

Pada akhirnya, dibuatlah proyek pengadaan jasa konsultasi perencanaan pengembangan SDM. Tak cuma itu, juga dibuat juga kegiatan jasa konsultasi perencanaan strategis korporat dan proses bisnis pada PJT II. 

Akan tetapi, ujar Budi, terdakwa mengarahkan pihak-pihak tertentu yang menyusun revisi rencana kerja triwulan I tanpa didasarkan usulan berjenjang.

"Kemudian tidak menyusun harga perkiraan sendiri, merekayasa proses lelang, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kerjangka acuan kerja serta membayar berdasarkan berita acara yang tidak benar," ungkapnya.

Perbuatan yang dilakukan Joko itu dianggap bertentangan dengan Permen BUMN Nomor P‎er-01/MBU/2011 juncto Nomor PeR-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Pedoman Etika dan Tata Perilaku di Lingkungan PJT II. 

"Selain itu, menyalahi Peraturan Direksi Nomor 1/Dir/16/PRT/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PJT II," kata Budi.

PU KPK dalam perkara ini mendakwa Budi melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. 

Dalam pasal 2 dan 3, selain ada unsur kerugian negara, juga ada unsur menguntungkan pihak lain secara melawan hukum. Adapun pihak yang diperkaya oleh perbuatan Joko Saputro antara lain Andrini Yaktiningsasi (staf biro SDM PJT II) menerima senilai Rp 1.519.500.000, Lintang Kinanti (staf biro SDM PJT II) menerima senilai Rp 1.786.721.935, Bimart Duandita (staf biro SDM PJT II) menerima Rp 628.657.935, Sutisna (Direktur Utama PT Bandung Management and Economic/BMEC) menerima Rp 944.717.330, Andrian Tejakusuma (Direktur Utama PT Dua Ribu Satu Pangripta) menerima Rp 78.600.000.

Persidangan perkara ini akan kembali dilanjutkan pekan dengan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA