Surati Jokowi, Tersangka Kasus Meikarta Sertakan Percakapan Elektronik

Meja Hijau

Selasa, 10 Desember 2019 | 11:22 WIB

191210112114-surat.jpg

dok

Bartholomeus Toto

MANTAN Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Tbk., Barhtolomeus Toto, beberapa hari yang lalu mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain meminta perlindungan, tersangka kasus mega proyek Meikarta itu juga menyertakan bukti-bukti yang diharapkan bisa membebaskannya dari sangkaan KPK.

Pengacara Toto, Supriyadi, SH., MH., mengatakan, kliennya yang kini penahanannya diperpanjang selama 40 hari ke depan memang sudah mengirimkan surat ke presiden. Menurut Supriyadi, yang menjadi fokus adalah pengakuan staf Lippo Cikarang, Edy Dwi Soesianto (EDS) kepada Toto dalam catatan elektronik yang direkam pada Kamis, 27 Juni 2019 di Restoran Sangkuriang, Jln. Kemang Boulevard, Kav. 05A, Lippo Cikarang.

"Jadi surat yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi itu isinya salah satunya bukti percakapan elektronik antara Edy dengan Toto yang direkam secara diam-diam. Dalam percakapan, Edy mengaku secara pribadi maupun terpisah, ditekan oleh penyidik untuk mengakui bahwa Toto telah menyetujui dan memberikan uang gratifikasi Rp 10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin," ungkap Supriyadi, Selasa (10/12/2019).

Masih dalam pecakapan elektronik itu, tambah Supriyadi, Edy juga menyatakan, selama mengurus perizinan untuk PT Lippo Cikarang, Tbk., selalu harus memberikan gratifikasi. Namun ia tidak pernah terlibat dan/atau ambil bagian dalam gratifikasi Meikarta yang dilakukan oleh Billy Sindoro, dkk.

Lebih lanjut Supriyadi menegaskan, dalam surat yang dikirim kepada Jokowi, Toto juga menyampaikan, selama proses penyidikan Meikarta, ketika statusnya sebagai saksi, tidak pernah mengetahui dirinya dituduh KPK telah memberikan gratifikasi sebesar Rp 10,5 miliar untuk IPPT.

"Dalam penyidikan, KPK tidak melakukan klarifikasi kepada Toto secara seksama atas dugaan pemberian uang Rp 10,5 miliar untuk gratifikasi IPPT tersebut," ujarnya.

Dalam surat itu, kata Supriyadi, Toto menambahkan, dirinya baru mendengar tuduhan gratifikasi sebesar Rp 10,5 miliar dalam sidang Billy Sindoro/ Neneng Hasanah Yasin. Dimana Edy Dwi Susianto (EDS), staf PT Lippo Cikarang, Tbk bersaksi dirinya telah menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 10,5 miliar untuk penerbitan IPPT Meikarta.

"Lebih jauh EDS membuat narasi bahwa uang sebesar Rp 10,5 miliar tersebut diterima secara tunai dari Lippo Karawaci melalui Melda Peni Lestari, Sekretaris direksi PT Lippo Cikarang Tbk, dimasa itu," tulisnya.

Padahal, lanjut Supriyadi, menurut Toto, Melda Peni Lestari dalam sidang telah membantah pernah memberikan uang tunai Rp 10 miliar kepada EDS. Namun Melda Peni Lestara malah diancam telah bersaksi palsu. Sementara itu secara pribadi dan terpisah, EDS menyampaikan beberapa hal.

Soal kesepakatan EDS dengan penyidik terkait uang Rp 10 miliar, dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya agar suap-suap dimasa lalu tidak diungkit-ungkit KPK. Yang menurut keterangan EDS, ini juga sejalan dengan perintaan "ibu" (Neneng Hasanah Yasin). Selain itu, agar suap-suap untuk perizinan diluar Meikarta dimasa lalu yang melibatkan pejabat kantor pusat (Lippo Karawaci) tidak terungkit oleh KPK.

"Baik EDS maupun Satriyadi, tangan kanan EDS, keduanya menyatakan bahwa Toto tidak terlibat dalam urusan perizinan PT. Lippo Cikarang Tbk. Dalam rangkaian proses gratifikasi Meikarta, hanya EDS seseorang yang secara lisan tanpa didukung bukti maupun fakta, yang bersaksi bahwa saya terlibat dalam suap meikarta. Toto sebagai pribadi maupun saat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lippo Cikarang,Tbk tidak memiliki motif, kapasitas, kewenangan, maupun alasan apapun untuk memberikan suap untuk perizinan Meikarta," tegas Toto.

Atas kesaksian EDS yang mengandung fitnah, Toto pun telah membuat laporan/pengaduan ke polisi. Pihak Kepolisian telah melakukan penyidikan, dan telah menemukan bukti bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, atas tuduhan bahwa Toto telah memberikan uang suap sebesar Rp 10,5 miliar untuk IPPT Meikarta melalui surat Nomor B/3479/XI/2019/RESKRIM tanggal 12 November 2019.

Di akhir suratnya ke Jokowi, Toto berharap permohonannya dapat dipenuhi. Dan kedepan, dengan adanya dewan pengawas KPK, kejadian yang menimpa dirinya agar tidak dialami oleh orang lain.

"Dan bahwa pepatah yang mengatakan 'hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas' adalah tidak benar. Atas perhatian bapak presiden saya haturkan terima kasih," begitu akhir dari surat Toto kepada Presiden Jokowi, sebagaimana disampaikan Supriyadi.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA