Tepis Tuduhan KPK, Tersangka Kasus Meikarta Layangkan Surat dan Minta Perlindungan Jokowi

Meja Hijau

Sabtu, 7 Desember 2019 | 10:53 WIB

191207105504-tepis.jpg

YouTube

Bartholomeus Toto

SETELAH dijadikan tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto tak tinggal diam. Menepis semua tuduhan, berbagai upaya dibuat Toto termasuk yang terbaru yakni menyurati dan meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Toto sudah mempraperadilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga membuat pernyataan di vlog video YouTube sekaligus tiga judul. Pertama, berjudul "Toto dan Meikarta", video kedua "Babak Baru Kasus Meikarta Episode Rekayasa", dan video ketiga "Bedah Kasus Kenapa Saya Ditersangkakan".

Pengacara Toto, Supriyadi, SH., MH., Sabtu (7/12/2019) mengatakan, kliennya jadi tersangka setelah dituduh menyetujui pemberian dana sebesar Rp 10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan perizinan proyek Meikarta. Hal itu atas pernyataan Kepala Divisi Land Ackuisition Permit PT Lippo Cikarang, Edy Dwi Soesianto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Untuk menepis semua tuduhan yang dialamatkan kepada Toto, kata Supriyadi, pihaknya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, dengan alamat kepada staf Kepresidenan Jalan Veteran III No.2 RT3/3 Gambir Jakara Pusat. Pengirim, Law Supriyadi dan Associates The Ceo Bulding Jln. TB Simatupang No.15 Lantai 12 Jakarta Selatan.

Menurut Supriyadi, salah satu butir isi surat adalah Bartholomeus Toto sebagai anak bangsa meminta dan memohon perlindungan kepada Presiden Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh KPK. Dalam suratnya, Toto juga menyampaikan fakta, bukti dan petunjuk yang dimiliki. 

Pertama, Toto menyampaikan, selama proses penyidikan Meikarta, ketika statusnya sebagai saksi, tidak pernah mengetahui dirinya dituduh KPK telah memberikan gratifikasi sebesar Rp 10,5 miliar untuk IPPT.

"Dalam penyidikan, KPK tidak melakukan klarifikasi kepada saya secara seksama atas dugaan pemberian uang Rp 10,5 miliar untuk gratifikasi IPPT tersebut," tulis Toto.

Toto menambahkan, dirinya baru mendengar tuduhan gratifikasi sebesar Rp 10,5 miliar dalam sidang Billy Sindoro/ Neneng Hasanah Yasin. Dimana Edy Dwi Susianto (EDS), staf PT Lippo Cikarang, Tbk bersaksi dirinya telah menyetujui dan memberikan uang sebesar Rp 10,5 miliar untuk penerbitan IPPT Meikarta.

"Lebih jauh EDS membuat narasi bahwa uang sebesar Rp 10,5 miliar tersebut diterima secara tunai dari Lippo Karawaci melalui Melda Peni Lestari, Sekretaris direksi PT Lippo Cikarang Tbk, dimasa itu," tulisnya.

Padahal, lanjut Toto, Melda Peni Lestari dalam sidang telah membantah pernah memberikan uang tunai Rp 10 miliar kepada EDS. Namun Melda Peni Lestara malah diancam telah bersaksi palsu. Sementara itu secara pribadi dan terpisah, kata Toto, EDS menyampaikan beberapa hal. Toto pun sudah memegang bukti catatan elektronik percakapan antaranya dirinya dengan EDS.

"EDS mengaku ditekan oleh penyidik KPK untuk mengakui bahwa saya telah menyetujui dan memberikan uang gratifikasi Rp 10,5 miliar. Bahkan EDS menyatakan bahwa memang benar selama mengurus perizinan, PT Lippo Cikarang, Tbk selalu harus memberikan gratifikasi, namun tidak pernah terlibat dan/atau ambil bagian dalam gratifikasi Meikarta yang dilakukan oleh Billy Sindoro, dkk. Selain itu, EDS juga menyatakan bahwa sengaja sepakat degan penyidik KPK mengenai pemberian uang Rp 10,5 miliar," ungkap Toto dalam suratnya 

Soal kesepakatan EDS dengan penyidik terkait uang Rp 10 miliar, ujar Toto, dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya agar suap-suap dimasa lalu tidak diungkit-ungkit KPK. Yang menurut keterangan EDS, ini juga sejalan dengan perintaan "ibu" (Neneng Hasanah Yasin). Selain itu, agar suap-suap untuk perizinan diluar Meikarta dimasa lalu yang melibatkan pejabat kantor pusat (Lippo Karawaci) tidak terungkit oleh KPK.

"Baik EDS maupun Satriyadi, tangan kanan EDS, keduanya menyatakan bahwa saya tidak terlibat dalam urusan perizinan PT.Lippo Cikarang Tbk. Dalam rangkaian proses gratifikasi Meikarta, hanya EDS seseorang yang secara lisan tanpa didukung bukti maupun fakta, yang bersaksi bahwa saya terlibat dalam suap meikarta. Saya sebagai pribadi maupun saat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lippo Cikarang,Tbk tidak memiliki motif, kapasitas, kewenangan, maupun alasan apapun untuk memberikan suap untuk perizinan Meikarta," tegas Toto.

Rekayasa

Atas kesaksian EDS yang mengandung fitnah, Toto pun telah membuat laporan/pengaduan ke polisi. Pihak Kepolisian telah melakukan penyidikan, dan telah menemukan bukti bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik, atas tuduhan bahwa Toto telah memberikan uang suap sebesar Rp 10,5 miliar untuk IPPT Meikarta melalui surat Nomor B/3479/XI/2019/RESKRIM tanggal 12 November 2019.

"Setelah berkarya selama 30 tahun dimana 95 persen waktu mengabdi dibidang perbankan Lippo Group, setelah mengalami dan menghadapi proses kasus KPK- Meikarta, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Saya tidak dapat memahami atau mau berspekulasi atas motif KPK dalam memaksakan saya dijadikan tersangka dan harus segera ditahan. Namun saya akan berjuang untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap pihak dan/atau oknum yang memiliki kepentingan, yang mengkondisikan agar saya dijadikan tersangka, ditahan dan sudah diputuskan bersalah," tulis Toto.

Di akhir suratnya ke Jokowi, Toto berharap permohonannya dapat dipenuhi. Dan kedepan, dengan adanya dewan pengawas KPK, kejadian yang menimpa dirinya agar tidak menimpa orang lain.

"Dan bahwa pepatah yang mengatakan 'hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas' adalah tidak benar. Atas perhatian bapak presiden saya haturkan terima kasih," begitu akhir dari surat Toto kepada Presiden Jokowi. 

Lebih lanjut Supriyadi mengungkapkan, setelah sepekan lebih ditahan KPK, pada Jumat (6/12/2019) penahanan Toto diperpanjang oleh KPK selama 40 hari ke depan.

Usai perpanjangan penahanan, Toto meminta Ketua KPK 2019-2023 Firli Bahuri untuk tidak mengulang gaya kepemimpinan komisioner jilid IV yang dikomandoi Agus Rahardjo.

"Toto juga berharap ke depan kepada pimpinan Pak Firli tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti yang dialami saat ini," katanya.

Toto juga mengapresiasi pihak Polrestabes Bandung, karena atas laporan terhadap Edy Dwi Soesianto yang semula statusnya penyelidikan sekarang ditingkatkan menjadi penyidikan. 

"Toto mengucapkan terima kasih karena polisi sudah memproses laporannya. Ia mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasusnya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya," kata  Supriyadi.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA