Kadispora Garut Divonis 1 Tahun Penjara, Terkait Kasus Pembangunan Buper

Meja Hijau

Kamis, 21 November 2019 | 20:52 WIB

191121205706-kadis.jpg

Agus Somantri

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Kuswendi, berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya usai majelis hakim menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Kamis (21/11/2019).


KEPALA Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadsipora) Kabupaten Garut, Kuswendi dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut, Kamis (21/11/2019). Putusan tersebut terkait kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler.

Sidang yang dimulai pukul 14.30 tersebut sempat dihentikan sejenak untuk melaksanakan salat ashar. Sidang kembali dilanjutkan pada pukul 15.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Kuswendi yang datang dengan didampingi kuasa hukum dan beberapa orang keluarganya itu terlihat tenang saat memasuki ruang sidang Garuda di Pengadilan Negeri Garut. Ia pun tampak serius menyimak majelis hakim membacakan amar putusan.  

Majelis hakim yang diketuai Hasanuddin akhirnya memutus Kuswendi terbukti bersalah. Kuswendi dijerat Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 109 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 109 berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Selain hukuman 1 tahun penjara, Kuswendi juga harus membayar denda sebesar Rp 1 miliar atau subsider empat bulan penjara. Setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya, Kuswendi pun menyatakan masih pikir-pikir dengan vonis yang diterimanya tersebut.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Garut, Endratno Rajamai mengatakan vonis 1 tahun yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntuan jaksa yakni 1,5 tahun. Ia menyebut, ada beberapa pertimbangan dari majelis hakim atas putusan itu.

"Yang meringankan, selama persidangan terdakwa kooperatif dan bersikap sopan.  Sedangkan yang memberatkan, terbukti bersalah atas tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU)," ujar Endratno di Pengadilan Negeri Garut, Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Kamis (21/11/2019).

Endratmo menyebutkan, majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Kalau dalam jangka waktu tersebut tidak ada jawaban, maka akan langsung dieksekusi.

"Terdakwa harus langsung ditahan," ucapnya.

Menanggapi vonis yang diterimanya tersebut, Kuswendi mengaku akan konsultasi dulu dengan enam orang kuasa hukumnya. Menurut Kuswendi, dirinya masih punya kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain.

"Nanti mau berunding dulu sama pengacara. Tadi kan belum komplit (pengacaranya). Masih ada waktu satu minggu akan dimaksimalkan," katanya.  

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fiki, menyebutkan pihaknya juga masih pikir-pikir dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada Kuswendi. Pasalnya, vonis yang diberikan lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU.

"Kami juga masih pikir-pikir. Kalau terdakwa mengajukan banding, kami juga akan banding. Masih ada waktu tujuh hari yang diberikan majelis hakim," katanya.

Meskipun telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara, namun terhadap Kuswendi belum dilakukan penahanan. Dalam pasal 109, ancaman hukuman maksimal hanya tiga tahun. Sedangkan yang bisa dilakukan penahanan yakni vonis di atas lima tahun.


Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA