Pemprov Diminta Berpikir Ulang Soal Rapid Test Secara Massal

Kabar DPRD Jabar

Selasa, 24 Maret 2020 | 09:13 WIB

200324091412-pempr.jpg

ist

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diminta untuk berpikir ulang terkait rencana melakukan rapid test yang dipusatkan di tiga tempat. Permintaan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Hasan.

Rapid test dilakukan kepada Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), orang positif Covid-19, serta 50 orang terdekat ODP, PDP, dan positif Covid-19. Tempat yang akan menjadi pusat pelaksanaan rapit test adalah. Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi bagi warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Stadion Pakansari  di Kabupaten Bogor untuk warga Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Selanjutnya Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung untuk warga Jabar yang bukan tinggal di Bodebek.

Ali Hasan menilai, langkah pemprov melakukan rapid test secara massal tersebut justru berpotensi menyebabkan terjadinya penularan. "Apakah pemerintah bisa menjamin tidak terjadi kontak diantara mereka, apakah pemerintah bisa menjamin masing-masing orang menjaga jarak minimal satu meter untuk menghindari penularan virus corona? Bukankah cara ini mengandung risiko tinggi," katanya kepada "GM", Senin (23/3).

Ia mengkhawatirkan, warga yang statusnya ODP, setelah pulang justru statusnya meningkat. "Hal seperti ini yang harus dipikirkan lagi. Mengapa pemprov tidak menyerahkan pelaksanaan rapid test ke pemerintah kota dan kabupaten, mereka yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya." ujarnya.

Di setiap kota dan kabupaten ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas. Akan lebih efektif kalau rapid test dilakukan oleh petugas medis dari RSUD dan puskesmas.

"Tes bisa dilakukan secara door to door, sehingga mengurangi risiko penularan. Daripada dengan cara pengumpulan massa di satu tempat," tegasnya.

Ia yakin, tenaga medis di daerah bisa melakukan rapid tes. "Jadi akan lebih bijaksana kalau pemprov memberikan kepercayaan kepada daerah untuk melakukan rapid test ini. Selain lebih aman karena tidak perlu mengumpulkan massa di satu tempat, juga lebih mudah untuk memantaunya," katanya.

Ali Hasan mengungkapkan, dari kunjungannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemkot Cimahi, diketahui daerah sangat siap melakukan rapid tes. "Hari ini (Senin, 23/3) saya bertemu Wali Kota Bandung, beliau mengatakan bahwa anggaran ada untuk membeli alat tes, tapi masalahnya barangnya sulit didapatkan. Jadi sesungguhnya pemkot dan pemkab sangat siap," tuturnya.

Hal yang sama, lanjutnya, ditemukan di Kota Cimahi. RSUD Cibabat sebagai salah satu rumah sakit rujukan, mempunyai tenaga dokter dan perawat yang siap melakukan penanganan Covid-19. Tapi terkendala dengan ketiadaan peralatan dan keterbatasan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis yang menangani pasien Covid-19, seperti baju hazmat (hazardous material), masker, dan hand sanitizer.

"Apabila pemprov akan memberikan APD ke daerah, lakukan secara adil, jangan hanya terpusat di daerah tertentu," katanya.

Masih terkait penanganan virus Corona, Ali Hasan melihat aksi Pemprov Jawa Barat di lapangan masih sangat kurang. Contohnya melakukan penyemprotan disinfektan dan penyediaan tempat cuci tangan di area publik.

"Kalau sosialisasi sudah bagus, setiap hari ada di televisi. Tinggal aksi di lapangan yang harus lebih digencarkan," katanya.

Untuk penanganan viirus corona ini,  Ali Hasan menyarankan kepada Pemprov Jabar untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup. Meskipun APBD Murni 2020 sudah ditetapkan, tapi bisa dilakukan revisi dengan menggeser anggaran yang tidak perlu untuk dana on call yang bisa digunakan bagi penanganan virus corona.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA