Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Minta Kemenag Miliki Tenggat Waktu Jelas Terkait Haji 2020

Haji

Senin, 20 April 2020 | 19:01 WIB

200420190215-wakil.jpeg

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) harus memiliki tenggat waktu yang jelas untuk memutuskan, apakah akan memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 ini. Langkah ini penting agar memiliki persiapan yang cukup untuk memastikan kesiapan jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.

“Yang harus kita utamakan juga keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji kita, baik selama berada di Indonesia, maupun adanya jaminan jamaah haji Indonesia tidak tertular Covid-19 selama berada di Tanah Suci,” ungkap Ace dalam keterangannya kepada galamedianews.com, Senin (20/4/2020) malam.

Ia menyebutkan, memang Kementerian Agama telah membuat tiga skenario penyelenggaraan Ibadah haji tahun ini. Skenario pertama dengan penyelenggaraan yang normal. Jika itu terjadi, maka harus dipersiapkan oleh Kementerian Agama beberapa hal:

Pertama, harus dipastikan bahwa para calon jemaah haji Indonesia tidak ada yang positif Covid-19. Kalau ada yang positif, pasti pihak Arab Saudi tidak akan mengizinkan mereka untuk memasuki Arab Saudi.

Kedua, harus ada jaminan calon jemaah haji Indonesia tidak tertular Covid-19 selama di Arab Saudi. Apakah dimungkinkan mereka menjalankan ibadah haji yang berinteraksi dengan jamaah negara lainnya tidak tertular selama di sana?

Untuk itu, perlu ada persiapan khusus dan tersedia waktu khusus bagi calon jemaah haji jika misalnya penyelenggaraan haji tetap akan berjalan tahun ini. Waktu khusus ini, terutama untuk memastikan agar calon jemaah haji Indonesia bebas dari Covid-19. Dan ini memerlukan anggaran tersendiri untuk pengecekan kesehatan dan tes Covid-19 untuk calon jemaah haji Indonesia.

“Karena itu, saya menyampaikan kepada Kementerian Agama agar setidaknya pertengahan Ramadan ini harus segera diputuskan tentang penyelenggaraan haji bagi Indonesia,” katanya.

Skenario kedua dengan memberangkatkan setengah dari kuota jemaah haji Indonesia, dengan asumsi menjaga physical distancing dalam pelaksanaan haji, apakah ini juga mungkin dilakukan?

Dari mulai keberangkatan di Tanah Air, pengaturan duduk di pesawat, pelaksanaan manasik haji dari mulai tawaf, sa’i, mabit di Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan lain-lain apakah mungkin dilakukan dengan physical distancing?

Skenario ketiga penyelenggaraan haji dibatalkan tahun ini. Soal pembatalan pun harus dipersiapkan penjelasan sosialisasinya ke masyarakat tentang kondisi darurat syari’ ketidakmungkinan penyelenggaraan ibadah haji di tengah Covid-19 ini.

“Prinsipnya, bagi saya keselamatan dan kesehatan calon jemaah haji Indonesia itu yang utama. Pemerintah harus memikirkan matang-matang. Bukan hanya menunggu kepastian dari pihak Arab Saudi juga, tapi kesiapan kita sendiri menjaga keselamatan calon jemaah haji kita,” tegasnya.

 

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA