Pimpinan Komosi IV DPR RI Hadiri Konferensi Perubahan Iklim di Madrid

Dunia

Kamis, 12 Desember 2019 | 16:12 WIB

191212161408-pimpi.jpg

PIMPINAN Komisi IV DPR RI hadiri konferensi Perubahan Iklim di Madrid, Spanyol, Kamis (12/12/2019). Dalam acara tersebut, anggota DPR RI membahas isu lingkungan dengan tema kekuatan spiritualitas.

Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi dalam rilis yang diterima galamedianews.com menjelaskan, kekuatan spiritualitas dalam konteks lingkungan adalah bahwa hutan sebagai kekuatan spiritual dalam tata nilai local wisdom atau kearifan kaum tradisi, sudah ada sejak lama di Indonesia. Tradisi itu mengajarkan tentang kearifan dalam mengelola lingkungan.

Menurut Dedi, perubahan iklim dalam istilah yang dipakai saat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Di Indonesia, perubahan iklim itu adalah pancaroba dalam masyarakat tradisi. Jadi istilah itu bukan hal baru.

Pancaroba atau perubahan iklim adalah terjadinya lima perubahan waktu dalam kehidupan manusia. Sebuah fenomena ketidakseimbangan alam sebagai akibat dari ketidakseimbangan waktu, musim atau iklim.

"Dari itu terjadi kekacauan dalam pancaroba, kekacauan kehidupan," ujar Dedi.

Dedi mengibaratkan, pancaroba dalam wayang adalah ketika Krisna dan Arjuna dicabut hingga menyebabkan kehancuran akibat peperangan. Keduanya dicabut ketika menghadapi musuh sehingga memunculkan malapetaka. Krisna dan Arjuna dalam dunia pewayangan adalah faktor penting dalam menjaga keseimbangan.

"Dari cerita itu menunjukkan bahwa ajaran kesimbangan itu sudah ada dalam spiritualitas Indonasia. Misalnya, ada ajaran keseimbangan manusia dengan alam, manusia dengan manusa, yang di dalamnya adalah bentuk penyerahan diri pada Tuhan," tuturnya.

Local wisdom ditinggalkan

Lalu saat ini dunia, terutama Indonesia, memasuki era modern. Era modern ditandai dengan pengejaran ekonomi sebagai kekuatan mengejar kebahagiaan manusia. Pengejaran kebahagiaan itu melahirkan eksploitasi sumber daya alam.

"Eksploitasi melahirkan perusakan hutan, gunung dan laut. Kerusakan itu melahirkan ketidakseimbangan," kata Dedi.

Saat Orde Baru, lanjut Dedi, mulai dibangun sektor pertanian. “Kita mengejar pertumbuhan dan produksi. Akibatnya, terjadilah modernisasi pengelolaan lingkungan. Misalnya, modernisasi dalam pertanian melahirkan pestisida yang merusak lingkungan,” katanya.

Lalu dalam bidang kehutanan terjadi pembabatan hutan untuk menjadi kawasan ekonomi seperti perkebunan dan sejenisnya.

Akhirnya, spiritualitas dan tata nilai local wisdom mulai ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara modern.

Namun sekarang, kata Dedi,ternyata perkembangan dunia internasional, terutama di belahan barat, kembali ke local wisdom yang dulu dipergunakan di Indonesia.

Misalnya, go green itu bukan istilah baru bagi masyarakat tradisi Indonesia. Sampai hari ini, Indonesia masih melaksanakan prinsip go green, yakni pengelolaan lahan pertanian secara alamiah, seperti pupuk organik dan lain sebagainya.

Dedi mengatakan, karena tradisionalisme pengelolaan lingkungan sudah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam terganggu, maka ia berpendapat perlu dibuat tiga regulasi undang-undang terkait lingkungan.

Pertama, Dedi memandang bahwa hutan adalah sebagai sumber ketahanan nasional. Maka, perlu dibuat Undang-undang ketahanan nasional dalam konteks kehutanan. Indonesia sudah tidak perlu lagi membuka hutan untuk kepentingan ekonomi. Hutan kembali menjadi sumber ketahanan nasional.

"Jadi hutan dalam pandangan saya hari ini hanya berfungsi konservasi saja, karena (untuk kepentingan) ekonomi sudah cukup, malah berlebih," katanya.

Kedua, perlu didorong undang-undang perlindungan masyarakat adat. Sebab, masyarakat adat itu adalah polisi kehutanan sejati Indoneia. Merekalah yang menjaga alam indonesia berdasakan kekuatan keyakinannya.

"Karena bagi mereka, hutan dan laut adalah tempat bersemayamnya Tuhan, sehingga terjadi sakralitas. Itu juga sama di masyarakat Amazon dan tempat lainnya," kata Dedi.

Lalu ketiga, perlu dibuat undang-undang konservasi ekosistem dan sumber daya hayati. "Apabila berbicara konservasi maka harus dibuat undang-undangnya, agar bisa dilindungi," tuturnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA