Pengusaha dan Sopir Angkum Keluhkan Aturan Pembatasan Penumpang

Daerah

Sabtu, 23 Mei 2020 | 19:54 WIB

200523195012-pengu.jpg

Agus Somantri

Ketua Organda Garut Yudi Nurcahyadi

KEBIJAKAN pemerintah yang mengatur pembatasan penumpang angkutan umum dikeluhkan para pengusaha dan sopir angkutan umum. Di sisi lain, tak ada penyesuaian tarif dari pemerintah atas kebijakan tersebut.

"Jadi hanya cari alibi saja. Saat pengusaha minta subsidi, pemerintah punya alasan kalau tak melarang operasional angkutan. Tapi tarif tidak disesuaikan," ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut, Yudi Nurcahyadi, Sabtu (23/5/2020).

Yudi pun menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak konsisten. Akibatnya malah jadi membingungkan masyarakat. Menurutnya, pembatasan jumlah penumpang sangat berdampak terhadap operasional dan pendapatan sopir.

"Mereka (pemerintah) tak pikirkan tarif dan subsidi dunia angkutan. Padahal sudah sangat jelas, kami terdampak akibat wabah ini," ucapnya.

Yudi menyebutkan, kebijakan pemerintah itu terkesan seolah dipaksakan. Tak ada solusi yang diberikan bagi pengusaha kecil. Kebijakan seperti mudik dilarang, namun pulang kampung boleh justru malah membingungkan.

"Kalau ada pembatasan, maka harus ada penyesuain tarif untuk menutup biaya operasional. Seperti bus kapasitas 60 seat, hanya setengahnya diisi. Mau tertutup gimana operasionalnya. Jadi lebih baik dikandangkan saja," katanya.

Yudi menuturkan, untuk bus AKAP dan AKDP tak beroperasi hingga akhir Mei 2020. Namun bisa jadi diperpanjang tergantung keputusan dari pemerintah.

"Kami merasa tak diperhatikan. Tidak ada program yang menyentuh kami. Seperti kartu prakerja, saya nilai itu tak bermanfaat. Lebih baik anggarannya dipakai untuk subsidi angkutan," ucapnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA