Kubu Agus Alfaz Tolak dan Akan Gugat Hasil Mukab Kadin Kabupaten Garut

Daerah

Rabu, 22 Januari 2020 | 14:54 WIB

200122145551-kubu-.jpg

Kuasa hukum Agus Alfaz, Risman Nuryadin, dan Ketua Tim Pemenangan Agus Alfaz, Arafat El Jihad.

PELAKSANAAN pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut di Hotel Sumber Alam Cipanas pada Selasa (21/01/2020), menetapkan Yudi Nugraha Lasminingrat sebagai Ketua Kadin Garut baru periode 2020-2025 secara aklamasi.

Namun, kubu Agus Muttaqien Alfaz, calon ketua Kadin Garut lainnya menolak hasil Mukab tersebut dan memastikan akan melayangkan gugatan hukum lewat kuasa hukumnya.

Risman Nuryadin, kuasa hukum Agus Alfaz mengungkapkan, pihaknya akan melayangkan gugatan hukum terhadap panitia pelaksana Mukab dan Ketua Kadin Garut periode sebelumnya yang menyelenggarakan Mukab.

"Kami akan konsultasi dulu,  sekarang ini kami sedang susun konsep gugatannya," ujarnya, Rabu (22/1/2020).

Menurut Risman, ada banyak dugaan pelanggaran hukum pada Mukab Kadin Garut. Dari mulai dugaan penggelapan hingga dugaan pelanggaran pidana.

"Logikanya sederhana, calonnya ada dua kok bisa aklamasi," ucapnya.

Risman menegaskan, esensinya Mukab adalah ajang pertanggungjawaban kepengurusan Kadin sebelumnya yang kemudian dievaluasi dan kepengurusannya dinyatakan demisioner. Setelah itu, baru ada pemilihan ketua baru.

"Laporan pertanggungjawaban tidak ada, evaluasi dan kepengurusan lama tidak didemisionerkan. Artinya cacat hukum, melanggar PO, Keppres dan Undang-Undang," katanya.

Risman menyebutkan, Agus Mutaqien Alfaz, sejak dibuka pendaftaran telah mendaftarkan diri menjadi calon ketua dan melaksanakan kewajibannya dengan membayar biaya pendaftaran Rp 50 juta.

"Makanya, tidak bisa begitu saja di diskualifikasi oleh panitia," ucapnya.

Ketua Tim Pemenangan Agus Alfaz, Arafat El Jihad, menambahkan, pihaknya secara tegas menolak hasil Mukab Kadin Garut yang dilaksanakan Selasa (21/01/2020) di Hotel Sumber Alam. Karena menurutnya, pada Mukab tidak ada tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam AD/ART Kadin.

"Dengan ini kami menolak hasil Mukab Kadin Garut, karena dinilai melanggar prinsip-prinsip AD/ART, dan juga peraturan organisasi," tegasnya.

Arafat melihat, banyak praktik yang tidak menguntungkan calon yang diusungnya pada Mukab Kadin Garut. Termasuk, tidak adanya proses pemilihan ketua oleh anggota.

"Tiba-tiba, pemimpin sidang langsung menetapkan aklamasi, tidak ada LPJ, penetapan peserta dan penetapan calon," ujarnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA