Panitia Siap Hadapi Gugatan dan Laksanakan Mukab Kadin Sesuai Tahapan

Daerah

Sabtu, 18 Januari 2020 | 11:34 WIB

200118111512-panit.jpg

ist

Asep Hendra Bakti

MUSYAWARAH Kabupaten (Mukab) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut yang akan diselenggarakan tanggal 21 Januari 2020, terancam berbuntut gugatan hukum. Pasalnya, ratusan pengusaha yang merasa tidak terakomodir menjadi pemilih, mengancam akan menggugat Panitia Pelaksana Mukab Kadin dan Ketua Kadin Garut.

Hal tersebut menyusul adanya pernyataan Risman Nuryadi, penasehat hukum yang ditunjuk oleh para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM). Ia mengatakan para pengusaha sektor UKM merasa hak pilihnya dijegal oleh panitia pelaksana Mukab Kadin Garut. Karenanya, mereka mengadukan hal tersebut kepada dirinya agar hak-hak mereka bisa pulih.

Pernyataan itu mendapatkan tanggapan dari Ketua Organizing Comitee (OC) Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke VII Kadin Kabupaten Garut, Asep Hendra Bakti. Menurutnya, selaku bagian dari kepanitiaan Mukab Kadin VII, siap menghadapi gugatan apapun.

Pasalnya, panitia sudah bekerja melakukan proses tahapan Mukab berdasar AD/ART dan Peraturan organisasi (PO) dan petunjuk pelaksanaan Mukab Kabupaten/Kota.

"Saya khususnya bagian dari panitia siap menghadapi gugatan. Pelaksanaan Mukab akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disusun sejak awal," ujarnya, Sabtu (18/1/2020).

Dikatakan Asep, panitia tidak pernah menutup UMKM dan UKM untuk daftar sebagai anggota Kadin. Namun jika sebagai peserta Mukab dan memiliki hak pilih, diatur dalam AD/ART Kadin dan Peraturan Organisasi untuk Mukab kabupaten/kota adalah anggota biasa atau badan usaha berbadan hukum yang ber KTA-B.

"Untuk keanggotaan Kadin ada tiga ketagori, yaitu anggota luar biasa, anggota biasa dan anggota tercatat," ucapnya.

Ia menjelaskan, anggota luar biasa untuk keanggotan Assosiasi/himpunan profesi pengusaha, Anggota biasa untuk keanggotaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT, dan anggota tercatat untuk para pelaku UMKM pengusaha yang belum memiliki badan hukum seperti misal hanya ada keterangan usaha dari setingkat kecamatan.

"Kami Kadin membuka diri untuk keanggotaan dari UMKM. Karena untuk KTA tercatat pengesahan hanya perlu cukup dari ketua Kadin kabupaten/kota," tegasnya.

Asep menuturkan, sejak mulai tanggal 9 sampai 14 Desember 2019 para asosiasi atau perhimpunan usaha agar segera melakukan pemutakhitan dengan mendaftarkan ulang KTA-LB, demikian juga untuk anggota asosiasi atau perhimpunan usaha yang memiliki KTA-B.

"Apabila tidak melaksanakan, dengan berat hati akan dicoret dari hak suara dan hak bicara. Hal ini sudah disampaikan secara terbuka termasuk pada media," pungkasnya.

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA