Tanah Negara di Subang Banyak yang Harus Ditertibkan

Daerah

Selasa, 14 Januari 2020 | 16:35 WIB

200114163639-tanah.jpeg

Dally Kardilan

Menteri ATR/BPN, DR.H.Sofyan A Djalil saat memberikan simbolis sertifikat tanah di wilayah Subang.

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DR.H. Sofyan A. Djalil mengingatkan Pemkab Subang untuk menertibkan lahan-lahan atau aset tanah termasuk milik negara. Jangan sampai di kemudian hari menjadi masalah dan berproses panjang.

“Sesuai dengan arahan Presiden program sertifikat nasional  ditargetkan selesai, apalagi Subang ini masih banyak tanah negara yang perlu ditertibkan,“ kata Menteri usai menyerahkan secara simbolis 10 sertifikat dari 929 bidang di kantor Kecamatan Pusakanagara,Subang, Selasa (14/1/2020).

Namun demikian, pihaknya akan terus berusaha mempercepat kepemilikan tanah sehingga memiliki kekuatan hukum, dan masyarakat akan cepat tumbuh termasuk daerahnya berkembang. Apalagi wilayah Pusakanagara dan sekitrarnya sedang dibangun pelabuhan internasional Patimban, sehingga berpengaruh terhadap harga jual tanah.

“Saya titip kalau sertifikat jangan dijual, tetapi kalau dijadikan agunan untuk modal demi kesejahteraan keluarga silakan. Itu pun harus pintar-pintar menghitung artinya jika pinjam sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan pinjam ke bank yang lebih murah, tidak lagi pinjam ke bank yang tidak resmi seperti rentenir dan yang sejenisnya,“ ingat Sofyan Djalil.

Bupati Subang, H.Ruhimat bersyukur dengan adanya program percepatan sertifikat karena sangat membantu masyarakat dan bisa dijadikan permodalan untuk kesejahteraan keluarga. Selain itu pun, Subang sedang terus melakukan inventarisasi lahan-lahan yang ada dan tentu saja berkoordinasi dengan ATR/BPN.

Kepala ATR/BPN Subang, Joko S. menyebutkan, pembagian sertifikat tersebut akan dilakukan pada warga di empat kecamatan yakni Kec. Pusakanagara, Pusakajaya, Compreng, dan Dawuan. Sertifikat tanah tersebut berasal dari kegiatan redistribusi tanah dalam program reforma agraria.

“Ada 2.180 bidang pada tahun 2019 yang berhasil disertifikatkan dari empat kecamatan tersebut. Lalu pada tahun 2020 ini, ditargetkan untuk melakukan pensertifikatan tanah sebanyak 5.000 bidang dari tanah eks hak erpacht, eigendom atau yang sesuai dengan objek reforma agrarian,” pungkasnya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA