Kuasa Hukum Mantan Sekdis PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Minta Peradilan yang Adil

Daerah

Selasa, 14 Januari 2020 | 13:29 WIB

200114131039-kuasa.jpg

Direktur Lokataru juga aktivis HAM, Haris Azhar (kanan) saat kunjungan ke Tasikmalaya

HARIS Azhar kuasa hukum mantan Sekdis PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Mamik Moch Fuadi, mengaku prihatin dengan kapasitas institusional yang menangani kasus pemidanaan terhadap kliennya itu.

Direktur Lokataru itu menyebutkan, Kasus Mamik dikriminalisasi oleh Jaksa Yanuar Rheza Mohammad yang menjabat Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Untungnya, Yanuar, ditangkap oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap saksi.

Meskipun Penangkapan Yanuar bukan atas kasus Mamik, kata mantan Koodinator Kontras itu, penangkapan Yanuar menunjukkan bahwa perangai Yanuar dalam perangai penegak hukum yang korup. Dan hal ini juga terlihat dalam penanganan kasus Mamik.

"Selain Jaksa, Kami juga memberikan catatan penting pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan yang memeriksa berkas Mamik, khususnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Mamik Moch Fuadi," kata Haris, saat memberikan pernyataannya melalui pesan whatApps, Selasa (14/1/2020)

Menurut penelusuran rekam jejak yang dilakukan, ungkap Haris, salah satu hakim anggota yakni Djodjo Djohari merupakan salah satu hakim anggota dalam kasus korupsi penanganan perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial Pemerintah Bandung yang melibatkan Setyabudi Tejocahyono (mantan Hakim PN Bandung dan Wakil PN Bandung), Ramlan Comel (Hakim ad-hoc Tipikor PN Bandung) dan Dada Rosada (mantan Walikota Bandung).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 juga pernah memeriksa Hakim Djodjo Djohari, karena diduga kuat ikut menerima aliran uang dalam kasus korupsi penanganan perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial Pemerintah Bandung Tahun Anggaran 2009-2010.

Kini Setyabudi Tejocahyono dan Ramlan Comel telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena telah menerima uang untuk meringankan perkara.

Untuk itu, kata Haris Lokataru sebagai lembaga Kantor Hukum dan HAM, telah melaporkan segala temuan, fakta dan peristiwa yang terjadi kepada institusi-institusi yang berwenang, guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan pada ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cisinga) Kabupaten Tasikmalaya, antara lain Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan, Komisi Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal supervisi.

"Kemudian kami juga meminta Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan atas nama Terdakwa Mamik Moch Fuadi demi terpenuhinya hak atas proses peradilan yang adil (Right To A Fair Trial)," ujarnya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA