Seorang Camat di Pangandaran Terindikasi Tak Netral Jelang Pilkada 2020

Daerah

Selasa, 7 Januari 2020 | 19:30 WIB

200107193322-seora.jpg

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran melalui Panwascam  Langkaplancar, melakukan pengawasan terhadap Camat Langkaplancar yang terindikasi tidak netral dalam sebuah pertemuan dengan melibatkan bupati dan wakil bupati, para kepala desa se-Kecamatan Langkaplancar serta kader posyandu di GOR Desa Langkaplancar, Selasa (7/1/2020).

Camat Langkaplancar Deni Ramdani, terindikasi bersikap tidak netral pada pertemuan yang melibatkan kader posyandu se-Kecamatan Langkaplancar. Pertemuan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pangandan dan difasilitasi oleh Kecamatan Langkaplancar.

Indikasi tersebut terjadi saat Deni Ramdani memberikan sambutan di depan para kader. “Kami tidak hariwang mah moal keueung sapejeitna orang Langkaplancar mah ngadukung jihad jilid dua pak (Kami tidak takut malah sepuasnya orang Langkaplancar mendukung jihad jilid dua pak, red). Insya Allah pak, 15 desa kondusif untuk mendukung jihad jilid dua itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami minta arahan untuk 2020 dari bapak, mungkin masyarakat Langkaplancar telah merasakan dengan kepemimpinan dari bapak bupati dan wakil bupati beserta jajarannya," kata Deni dalam sambutanya.

Jihad merupakan tagline dukungan untuk Jeje-H. Adang. Pasangan ini merupakan petahana/inkumben atau bupati dan wakil bupati  yang saat ini hendak mencalonkan kembali pada Pilkada 2020.

Bawaslu Kabupaten Pangandaran merenspon kejadian tersebut, dan sementara sudah melewati tahap pengkajian. Kemudan langkah selanjutnya akan dilakukan klarifikasi terhadap camat tersebut dengan melayangkan surat undangan klarifikasi dan melakukan pleno pimpinan, yang akan dituangkan ke dalam berita acara pleno untuk kemudian menjadi bahan rekomendasi ke KASN.

Pada saat klarifikasi, camat yang bersangkutan sangat kooperatif terhadap undangan Bawaslu Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan Yudiawan mengatakan, ini merupakan upaya penelusuran terkait penemuan jajaran Panwascam Langkaplancar, dan juga singkronisasi data  dengan pernyataan camat tersebut.

Kordiv HPP, Uri Juwaeni menyimpulkan, bahwa dari berita acara pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyatakan, kejadian yang menimpa Camat Langkaplancar, Deni R, bukan temuan. Namun ini bentuk peringatan dini sebagai upaya pencegahan.

"Bahwa perbuatan Camat Langkaplancar berpotensi melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

“Jika peristiwa terjadi pada tahapan kampanye atau sudah terdapat pasangan calon, maka dengan itu seperti pencegahan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran perlu mendorong instansi terkait untuk membuat surat edaran atau imbauan terkait netralitas ASN," ucap Uri.

Uri juga menambahkan, bahwa perbuatan Camat Langkaplancar tidak memenuhi unsur pasal karena belum terdapat pasangan calon dan belum terdapat peserta pemilihan, sesuai dengan pasal di atas.

Sedangkan Kordiv PHL, Gaga Abdillah Sihab juga mengatakan hal senada dengan Uri, bahwa Ini merupakan tindak lanjut dari temuan yang dilaporkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan ini merupakan bentuk pencegahan dari pihaknya.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA