Kadisdik Sumedang Ancam "Bina" Oknum Makelar Jabatan Kepsek

Daerah

Selasa, 10 Desember 2019 | 12:14 WIB

191210121633-kadis.jpg

Ade Hadeli

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang, Agus Wahidin

KEPALA Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang, Agus Wahidin mengancam menindak tegas terhadap oknum pejabat di bawah kepemimpinannya, jika terbukti "bermain" dalam penempatan posisi  Kepala Sekolah (Kepsek) pada kebijakan promosi dan mutasi 565 Kepsek Sekolah Dasar (SD) dan 72 Kepsek Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal itu ditegaskan Agus, saat menjawab adanya rumor bandrol "pesanan" untuk posisi jabatan Kepsek  SD antara Rp10-15 juta, serta Kepsek SMP yang tembus dikisaran Rp50 juta.

"Kalau memang ada, tangkap dan seret oknum itu ke hadapan saya. Baik itu si pemberi dan yang menerimanya, akan saya "bina",  ujar Agus saat ditemui di ruang briefing Disdik Sumedang, Selasa (10/12/2019).

Ia mengaku, tidak mengetahui adanya oknum yang "bermain" pada promosi dan mutasi Kepsek. Karena itu, ia menegaskan, clear dan clean dalam masalah tersebut. Kecuali itu dia  tidak menampik, dalam implementasi kebijakan itu pasti ada yang merasa puas dan tidak.

"Sebelum pelantikan Kepsek dilaksanakan, untuk menentukan nominatifnya,  sudah dilakukan melalui sidang terbuka. Dalam sidang itu, dihadiri Pak Bupati, Pak Sekda (Herman Suryatman), para Pengawas dan Dewan Pendidikan Kab.Sumedang. Satu persatu data nominatifnya kami bedah. Dan cukup sulit bagi kami, untuk mengambil keputusan. Karena itu saya tidak menampik ada yang merasa puas dan tidak pasca pelantikan Kepsek dilaksanakan," jelasnya.

Di samping itu, dari awal pimpinan (Bupati), telah memintanya untuk membina oknum pejabat Disdik dan Kepsek yang "nakal" untuk dibina.
Hal itu untuk menghindarkan stigma, jika di Disdik dan sekolah,  jika apapun bisa jadi duit.

"Dalam kepemimpinan sekarang harus jadi pembeda. Karena itu, sesuai petunjuk pimpinan, saya akan membina oknum pejabat Disdik yang nakal. Jika masih tidak bisa dibina, ya, akan kami tindak tegas," tegasnya.

Agus menyampaikan, jika promosi dan mutasi sebanyak 565 Kepsek SD dan 72 SMP semata-mata hanya menjalankan amanat  sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 21 Huruf b dan d, masa tugas kepala sekolah sebelum berlakunya peraturan ini, tidak dihitung sebagai masa penugasan.

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA