Bupati Subang Desak Tuntaskan Masalah Lahan Patimban

Daerah

Rabu, 4 Desember 2019 | 10:05 WIB

191204100615-bupat.jpeg

Suasana rapat di Kemenko Maritim dan Investasi terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban.

PASCAkunjungan Presiden ke Patimban beberapa waktu lalu, ternyata menjadi tenaga baru untuk Bupati Subang H. Ruhimat, dengan berupaya mengejar manfaat dari Pembangunan Pelabuhan Patimban.

Bahkan pada saat rapat koordinasi penyelesaian Pelabuhan Patimban yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (3/12/2019) di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta mendesak agar persoalan lahan atau tanah yang belum terselesaikan segera dituntaskan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Subang, H.Sumasna,ST.,M.Mum yang sempat mengikuti rapat saat dihubungi, Rabu (4/12/2019) membenarkan, kalau Bupati Subang meminta kepada Kemenko dan pihak terkait kejelasan tanah bengkok desa sekitar 35 hektar termasuk jalan desa dan lahan pemakaman warga.

“Hari ini rapat dilanjutkan dengan Kemenhub, namun Saya sendiri tidak mengikutinya karena ada agenda lain. Yang jelas sebagaimana keinginan Bupati bisa dalam bentuk kompensasi ganti tanah atau tanah plus bangunan dan asset lain yang  terintegrasi dengan kegiatan pelabuhan," katanya.

Dari hasil rapat koordinasi penyelesaian Pelabuhan Patimban, Menko Maritim dan Investasi menugaskan Menteri Perhubungan untuk menyiapkan konpensasi tanah Pemda dan tanah bengkok yang terpakai oleh pembangunan Patimban. Untuk permasalahan ini, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi telah menyanggupinya dan akan di bahas nanti dengan Pemerintah Kabupaten Subang.

Selain itu dalam rakor pun atas permohonan dari Bupati Subang terkait pelebaran jalan akses dari Kota Subang ke Patimban, Menko Maritim dan Investasi telah menugaskan Kemen PU untuk memperlebar jalan kabupaten agar layak untuk diakses, termasuk adanya wacana pembuatan jalan Tol dari Cipali.

Setiap berbicara Patimban, Bupati  Subang berkeinginan agar Subang jangan hanya menjadi lokasi transit pekerja pekerja asing atau luar Subang. Artinya, kita jangan mau hanya jadi penonton.” Kita sering melihat bagaimana kawasan industri itu berada, namun masyarakat sekitarnya justru ada di lingkungan-lingkungan kumuh. Itulah sebabnya kita antisipasi dari sekarang melalui permohonan-permohonan kita ke pemerintah pusat, “ungkap Ruhimat.

Rapat koordinasi tersebut selain Bupati Subang, juga dihadiri oleh Dubes Jepang, Dubes Jepang untuk RI Masafumi Ishii, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Dirjen Hubungan Laut Agus H. Purnomo,  Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin, Direktur Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA