Calon Kepala Desa Terpilih Mengaku Tidak Ada Pungutan Untuk Pelantikan

Daerah

Selasa, 19 November 2019 | 18:00 WIB

191119175843-calon.jpg


SEJUMLAH calon kepala desa terpilih pada pilkades serentak 2019 di Kabupaten Bandung lalu, mengaku belum ada pihak yang meminta untuk iuran pelantikan calon kepala desa terpilih sebesar Rp 2 juta per calon kepala desa terpilih.

Sebelumnya, sempat merebak di antara calon kepala desa terpilih yang diinformasikan ada pihak yang meminta untuk pelantikan sebesar Rp 2 juta. Namun informasi itu belum bisa dipastikan kebenarannya.

Saat galamedianews.com mengkonfirmasi dua calon kepala desa terpilih, yakni Yayan Heryana (calon kepala Desa Citaman Kecamatan Nagreg terpilih) dan Asep Zaenal Malik Ibrahim (calon Kepala Desa Neglasari Kecamatan Majalaya terpilih), keduanya menyebutkan dengan nada yang sama.

"Sampai saat ini belum ada koordinasi atau komunikasi dengan pihak lain yang meminta iuran untuk biaya pelantikan calon kepala desa terpilih," aku Yayan Heryana ketika dihubungi melalui telepon, Selasa (19/11/2019).

Termasuk dari panitia pemilihan kepala desa (P2KD), imbuh Yayan, belum ada komunikasi. 
"Sampai saat ini belum ada pihak yang mengarahkan atau memberikan petunjuk untuk pelaksanaan pelantikan calon kepala desa terpilih. Kapan dan dimana dilaksanakan pelantikannya pun belum ada informasi yang jelas," katanya.

Sama halnya yang dikatakan H. Asep Zaenal Malik Ibrahim. Menurutnya, belum ada pihak yang meminta iuran untuk biaya pelantikan calon kepala Desa Neglasari terpilih. "Teu acan," akunya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Bandung H. Tata Irawan mengatakan, berdasarkan penyusunan awal tahapan pelaksanaan pilkades hingga pelantikan kepala desa terpilih pada pilkades serentak di Kabupaten Bandung beberapa lalu, ada pada P2KD di masing-masing desa pelaksana pilkades.

"Awalnya dari sana dalam tahapan pilkades. Semuanya sudah dianggarkan Rp 10.000 per hak pilih," kata Tata.

Ketika akan dilaksanakan pelantikan para calon kepala desa terpilih di 199 desa di 30 kecamatan di Kabupaten Bandung, imbuh Tata, ada pertimbangan yang harus dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya pelantikan tersebut harus dipertimbangkan ketika ada sebuah risiko.

"Dengan adanya pertimbangan itu, Bupati Bandung dengan Kapolres Bandung melakukan koordinasi untuk mencari solusi terbaik dalam pelaksanaan pelantikan dan dipusatkan di Kabupaten Bandung," kata Tata.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pelantikan itu, persoalan pengamanan dalam pelaksanaan pelantikan menjadi perhatian. "Persoalan pengamanan itu direspon oleh kita dalam rangka ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pelantikan," katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung H. Cecep Suhendar mengatakan, prosesi pelantikan calon kepala desa terpilih masuk dalam tahapan penetapan kepala desa terpilih yang anggaranya sudah termasuk rencana anggaran belanja (RAB) yang dibikin oleh P2KD masing-masing desa.

"Sehingga biaya pelantikan tidak harus memungut kepada siapapun karena sudah dialokasikan dalam RAB biaya stimulan Rp 10.000 per hak pilih," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA