Sengketa Pilkades Serentak Mulai Dibahas Tim Pemda Garut

Daerah

Senin, 18 November 2019 | 20:00 WIB

191118200203-sengk.jpg

Agus Somantri


PROSES perselisihan sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Garut saat ini sudah mulai dibahas tim khusus di tingkat kabupaten. Berdasarkan laporan yang masuk dari panitia Pilkades di tingkat kabupaten, ada empat desa yang telah mengajukan gugatan pasca Pilkades.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, pengajuan itu diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan, boleh untuk melakukan gugatan, yang mana ada dua klasifikasi. Pertama bila ditenggarai keberpihakan panitia lokal, dan yang kedua diduga adanya gerakan-gerakan money politik.

“Kalau surat yang langsung masuk ke saya baru dua yang diterima, hal ini akan diselesaikan oleh panitia kabupaten. Kalau ranahnya PTUN silahkan untuk ke PTUN” ujarnya di lapang Setda Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Senin (18/11/2019).

Menurut Rudy, untuk mengisi jabatan kepala desa yang kosong, pihaknya akan segera melakukan pelantikan terhadap kepala desa terpilih bulan depan. Pelantikan akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 mendatang.

"Ada sekitar 87 calon kepala desa terpilih yang akan kita lantik 2 Desember nanti. Yang dilantik Desember ini, yang sudah habis jabatan yang sekarang diisi oleh PJS," ucapnya.

Namun sesuai aturan, terang Rudy, bagi desa yang memiliki perselisihan diberikan waktu hingga satu bulan lamanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pihaknya akan kembali melaksanakan pelantikan pada awal tahun 2020 mendatang.

"Sisanya akan dilaksanakan bulan Februari 2020. Ada sekitar 20 an yang akan dilantik di Februari nanti," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Aji Sukarmadji,
menyebutkan sesuai aduan yang telah dilayangkan, pihaknya akan segera memproses seluruh gugatan yang telah masuk tersebut.

"Tim dari Kabupaten tinggal melakukan pembahasan, nanti seluruh pihak kita kembali kumpulkan," ucapnya.

Aji menuturkan, tidak ada penjelasan lanjutan sebab perselisihan pilkades ini tengah dibahas di tingkat kabupaten. "Nanti pada saatnya hasilnya akan diumumkan," ujarnya.

Lamban
Kusna Kusdana, salah seorang calon kepala desa yang mengajukan gugatan mengaku hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan terkait lanjutan perselisihan Pilkades yang dilayangkannya.

"Katanya tiga hari setelah gugatan, tapi buktinya kini sudah hampir dua pekan belum juga ada penjelasan," katanya.

Menurut Kusna, sejak aduan pertama di tingkat kecamatan dua pekan lalu, hingga kini belum diketahui hasil pembahasan yang dilakukan tim di tingkat kabupaten. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembahasan saat ini tengah dilakukan.

"Kami sempat bertanya katanya sekarang sedang dibahas di tingkat kabupaten," ujar mantan Kepala Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul itu.

Kusna menuturkan, dalam gugatan pertama yang dilayangkan tanggal 7 November 2019 lalu, ia bersama tiga calon kepala desa lainnya menggugat panitia lokal ihwal aturan atau sistem pilkades yang diduga menguntungkan salah satu calon.

"Belum lagi keterlibatan anggota BPD desa dalam pemilihan," ucapnya.

Kusna menambahkan, sedikitnya ada 10 gugatan yang ia layangkan kepada panitia perselisihan pilkades serentak. Ia pun berharap, panitian kabupaten segera memberikan jawaban.

"Kami meminta seluruh perhitungan dibatalkan, dan pelaksanaan pilkades diulang, khusus desa Jayaraga," katanya.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA