Anak Kedua Bupati Majalengka Bukan Anggota Perbakin

Daerah

Kamis, 14 November 2019 | 17:06 WIB

191114170733-anak-.jpg


SEKRETARIS Jenderal PB Perbakin Fitrian Yudis pastikan, anak kedua Bupati Majalengka, Irfan Nur Alam bukan anggota dan ketua Perbakin Majalengka.

Pasalnya, ia (Irfan) tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin. Dan, lanjut Fitrian, Ketua Perbakin Majalengka ialah mantan Kapolres Majalengka, AKBP Noviana.

Namun demikian, Fitrian menuturkan, Irfan menjabat selaku ketua harian. Meski menduduki jabatan tersebut dan berada di struktur kepengurusan, Irfan bukan anggota karena tidak memiliki KTA. Irfan mestinya dapat menunjukkan identitas berupa KTA bila merupakan anggota Perbakin.

"Jadi dipastikan dia bukan anggota. Dia pengurus belum tentu jadi anggota. Yang jadi anggota itu orang memiliki KTA Perbakin. Dia enggak punya KTA. Jadi dia bukan anggota Perbakin karena enggak punya KTA Perbakin," ujar Fitrian, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (14/11/2109).

Dijelaskan Fitrian, proses sertifikasi menembak ada serangkaian proses yang mesti dilalui. Pertama, seseorang mesti terdaftar terlebih dahulu di klub menembak yang berada pada naungan Perbakin wilayah kabupaten dan kota. Setelah itu, barulah orang tersebut mendapat rekomendasi dari organisasi yang diteruskan pada Polda dan Polri.

Menurut Fitrian, Perbakin merupakan organisasi yang dikhususkan untuk olahraga menembak, bukan bela diri. Dia pun menegaskan, anggota yang menggunakan senjata api di luar kepentingan olahraga atau lapangan tembak dipastikan menyalahi aturan.

"Ya, pasti menyalahi aturan. Jadi katakan punya senjata olahraga menembak ya dipakai di lapangan tembak," ucap dia.

Fitrian menambahkan, terdapat sanksi yang dapat diberikan organisasi pada anggotanya apabila terbukti menyalahi aturan antara lain pemecatan hingga pencabutan tanda keanggotaan. Sanksi tersebut, pernah diterapkan di sejumlah kasus seperti yang terjadi di Solo dan Surabaya.

"Yang jelas sanksi hukum dari polisi ada. Kalau dari organisasi karena kita bukan organisasi yang bisa menghukum orang maka yang bisa kita lakukan adalah pemecatan dan pencabutan keanggotaan," terang dia.

"Banyak kita melakukan itu (sanksi) misalnya suami istri cerai kemudian nembakin pengadilan agama di Solo. Nah, itu kita pecat terus kejadian di Surabaya yang nyelundupin proyektil peluru kita pecat," lanjut dia.

Fitrian menegaskan, pihaknya telah membuat aturan agar tidak ada anggota yang menyalahi aturan secara ketat. "Jadi,secara organisasi maupun aturan kita sudah ketat," tandas dia.

Editor: Efrie Christianto

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA