Resmi, Tiga Pentolan Sunda Empire Ditetapkan jadi Tersangka

Crime Story

Selasa, 28 Januari 2020 | 18:54 WIB

200128185754-resmi.jpg

Remy Suryadie

DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, akhirnya menetapkan tersangka dan menahan ketiga pentolan Sunda Empire, karena diduga telah melakukan berita bohong.

Ketiga orang tersebut yaitu, Nasri Bank sebagai Perdana Menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai Kaisar, dan Ki Agung Raden Rangga Sasana sebagai Sekretaris Jenderal Sunda Empire.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Saptono Erlangga di Markas Polda Jawa Barat, Selasa (28/1/2020) mengatakan, ditetapkannya tersangka dan ditahannya ke tiga pentolan Sunda Empire itu, berawal dari laporan salah satu tokoh budaywan sunda Muchamad Ari.

"Kronologis yang disampaikan pelapor bahwa terkait dengan Sunda Empire, merupakan penyiaran berita bohong sengaja membuat keonaran di masyarakat dengan menyebarkan berita yang tidak pasti," jelas Kombes Pol. S. Erlangga.

Masih dikatakannya, penetapan tersangka tersebut dilakukan usai pemeriksaan sebanyak delapan orang saksi. Sejumlah saksi ahli dari budayawan dan sejarawan juga dilibatkan dalam pemeriksaan terhadap kelompok Sunda Empire.

"Saksi dari Kesbangpol juga menyatakan bahwa Sunda Empire tidak terdaftar di Badan Kesbangpol, jadi ilegal," kata Erlangga.

Nasri Banks dan Raden Ratna Ningrum, kata Erlangga, ditetapkan tersangka setelah diperiksa kembali oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat. Kemudian polisi juga telah menjemput satu orang tersangka lainnya dari Bekasi, yaitu Ki Agung Raden Rangga Sasana.

"Satu tersangka lagi, yaitu Rangga telah dijemput dari Bekasi dan sedang menuju ke sini (Polda Jawa Barat)," ucap dia.

Dengan hebohnya keberadaan Sunda Empire, kata Erlangga, para tersangka diduga telah menyebarkan berita bohong atau hoaks. Mereka pun langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat, serta terancam hukuman penjara selama 10 tahun.

"Mereka dikenakan Pasal 14 dan atau 15 undang-undang RI No. 1 tahun 1946, dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 10 tahun," kata Erlangga.

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA