Wacana Pelonggaran Kebijakan PSBB

Citizen Journalism

Minggu, 17 Mei 2020 | 13:51 WIB

200517135247-wacan.jpg

PANDEMI Covid-19 diklaim telah mengalami penurunan kasus, sejak beberapa hari yang lalu. Sehingga mengakibatkan munculnya wacana pemerintah dalam melonggarkan kebijakan PSBB. Nyatanya urgensi penerapan kebijakan PSBB bergantung pada setiap daerah, karena memiliki tingkat penyebaran virus yang berbeda. Diketahui saat ini terdapat 4 (empat) provinsi yang menerapkan kebijakan PSBB, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, serta Gorontalo, sisanya berupa PSBB yang bersifat kedaerahan atau kewilayahan.

Terlalu dini dalam mengeluarkan wacana pelonggaran PSBB, karena realitanya masih marak ditemukan pelanggaran kebijakan tersebut, terlebih apabila dilonggarkan. Pasti menjadi kebijakan yang bersifat prosedural saja, tidak ada implementasi nyata, sehingga tidak tercapainya output dari kebijakan PSBB sebagaimana mestinya.

Polda Metro Jaya, pada 13 Mei 2020 melaporkan “pelanggaran lalu lintas terkait kebijakan PSBB mencapai 23.000 kasus”, tentu peristiwa tersebut merupakan ironi, yang perlu menjadi pertimbangan penting pemerintah dalam memberlakukan pelonggaran kebijakan PSBB.

Keselamatan serta Faktor Ekonomi

Wacana dalam pelonggaran kebijakan PSBB tersebut, ditandai dengan diberikannya keleluasaan bagi penduduk yang maksimal berusia 45 tahun untuk beraktivitas kembali. Bukan tanpa sebab, inisiatif pelonggaran kebijakan PSBB diwacanakan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memperbaiki kembali kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa pemerintah masih mencari alternatif solusi, serta belum mampu dalam menjamin terpenuhinya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Tentu, idealnya dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini, keselamatan warga negara adalah yang paling utama. Selaras dengan pernyataan dari dr. Panji Hadiesoemarto, ahli epidemologis Universitas Padjadjaran, melalui siaran pers bersama Tim Lapor Covid-19, pada 11 Mei 2020, mengungkapkan “saat ini belum waktunya bagi pemerintah untuk melakukan pelonggaran PSBB, mengingat masih terjadinya peningkatan jumlah individu yang terinfeksi pandemi Covid-19, karena virus tersebut bukan sebatas kasus kesehatan yang sederhana, tetapi bersifat kompleks karena mewabah dengan begitu cepat”.

Ditakutkan pelonggaran kebijakan PSBB menjadi peluang bagi individu yang terinfeksi virus tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, menularkan virusnya kepada individu yang lain, sehingga terjadi kembali penyebaran virus yang signifikan di Indonesia. Faktanya pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian masyarakat yang bersifat kecil dan menengah terkena imbasnya, mereka terpaksa untuk tutup sementara, atau tetap beroperasi dengan melakukan PHK terhadap karyawannya, agar ongkos produksinya bisa ditekan seminimalisir mungkin.

Pasti sulit berada dalam posisi pemerintah pada pandemi Covid-19 ini, karena selain harus mengutamakan keselamatan nyawa masyarakatnya, pemerintah juga perlu mengakomodir kepentingan ekonomi, berupa ketersediaan lapangan pekerjaan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, khususnya yang terdampak virus tersebut.  Dikarenakan belum ditemukannya strategi jitu dari pemerintah dalam mengakomodir pekerjaan yang terdampak oleh pandemi Covid-19, maka pelonggaran PSBB menjadi salah satu jalan keluarnya.

Tidak bisa dimungkiri, terjadinya kejahatan berupa pencurian pada masa pandemi Covid-19 ini, mayoritasnya dilatar belakangi oleh keterpaksanaan, akibat pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup. Selaras dengan Susanto melalui karyanya yang berjudul “Kriminologi” (2011) menegaskan bahwa “motif timbulnya kejahatan bisa dilandasi oleh faktor ekonomi, seperti kebutuhan, kelaparan, pengangguran serta yang lainnya”.  Tentu apabila kondisi tersebut tetap dibiarkan, akan mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang tidak aman, karena angka kriminalitasnya tinggi.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui keterangan persnya (15 Mei 2020) yang diwakili oleh Achmad Yurianto selaku juru bicara memaparkan “saat penduduk Indonesia yang terinfeksi pandemi Covid-19 mencapai 16.492 orang, sembuh sebanyak 3.803 orang, meninggal sebanyak 1.076 orang. Tentu realita tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

Mengkaji kembali pelonggaran kebijakan PSBB merupakan langkah yang relevan. Terlebih pada realita bahwa bangsa Indonesia akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yang di dalamnya terdapat tradisi mudik atau pulang kampung. Walau pun telah dilarang secara tegas pada daerah yang menerapkan kebijakan PSBB, tetapi fakta di lapangan memperlihatkan, masih terdapat oknum masyarakat yang memberanikan diri untuk mudik, melalui berbagai cara, sehingga melanggar ketentuan dari kebijakan PSBB.

 Wacana pelonggaran PSBB merupakan kabar gembira bagi individu yang memaksakan diri untuk mudik. Disadari atau tidak, kebijakan tersebut berpotensi mengakibatkan lebih tingginya individu untuk tertular, maupun menularkan pandemi Covid-19. Nyatanya banyak individu yang terinfeksi pandemi Covid-19 tanpa ditandai oleh gejala (OTG).

Lazim setiap individu memiliki hasrat dalam merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta, tetapi alangkah lebih bijaknya seorang individu untuk menahan hasrat tersebut, dengan tidak melakukan rutinitas mudik lebaran, demi kebaikan serta keselamatan orang yang kita cintai.

Pandemi Covid-19, tanpa kita sadari telah merubah secara nyata simbol-simbol kebiasaan kita, yang merepresentasikan bangsa yang beradab. Melakukan interaksi fisik, seperti bersalaman merupakan pelanggaran, berkumpul menjadi sebuah ketabuan, serta melakukan rutinitas hidup lainnya, merupakan potensi kebahayaan.

Setiap kejadian pasti terdapat sebuah makna yang bisa direfleksikan, Wallahualam Bissawab, hanya Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang mengetahui kebenaran sesungguhnya.


Merumuskan Solusi Jitu

Pemerintah idealnya perlu bekerja lebih ekstra, dalam mengatasi dampak multidimensional akibat pandemi Covid-19 ini, khususnya pada ranah kesehatan serta kesejahteraan hidup masyarakat. Tentu pekerjaan rumah tersebut merupakan amanah sekaligus tuntutan dari konstitusi bangsa Indonesia, atas peran dari pemerintah yang wajib memenuhi hak-hak dasar, serta mengakomodir segala kebutuhan warga negaranya.

Richard Musgrave dan Peggy Musgrave melalui karyanya yang berjudul “Public Finance in Theory and Practice. 3rd Edition” (1980) mengungkapkan bahwa “pemerintah memiliki fungsi alokasi, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk hidup”. Tentu konsep menjamin kebutuhan tersebut, berlaku dalam kondisi apa pun, termasuk pada masa pandemi Covid-19, yang secara tegas membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya yang terdampak.

Idealnya solusi jitu yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki kompetensi untuk menyelesaikan berbagai persoalan akibat dampak pandemi Covid-19. Pada ranah kesehatan, pemerintah perlu mempertimbangkan saran atau usulan tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya. Khususnya dalam mengkaji kembali wacana pelonggaran kebijakan PSBB, yang pada dasarnya merupakan pisau bermata dua, karena berpotensi mengakibatkan masifnya kembali penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.  Tentu pemerintah wajib memberikan bantuan langsung, baik berupa dana segar maupun pemenuhan bahan-bahan pokok, yang adil dan menyeluruh. Dengan rasionalisasi, mereka, khususnya pekerja harian, buruh lepas, pengusaha kecil kehilangan sumber mata pencahariannya, akibat konsekuensi logis dari diberlakukannya kebijakan PSBB. Percuma kebijakan tersebut diterapkan, apabila melahirkan problematika yang lain, yaitu terancamnya nyawa masyarakat kecil, akibat kelaparan.

Pada konteks melindungi perekonomian masyarakat terdampak, idealnya pemerintah perlu melibatkan keberadaan dari organisasi pengusaha Indonesia, seperti KADIN serta APINDO, agar meminimalisir terjadinya PHK, UMKM bisa tetap terlindungi, bahkan pemerintah perlu secara langsung membantu mereka, minimalnya melalui kredit modal usaha yang berbunga rendah.

Sehingga terbebasnya Indonesia dari belenggu pandemi Covid-19 suatu saat nanti, tidak menimbulkan masalah baru, yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hajat hidup orang banyak.

Abdul Wahab dalam karyanya yang berjudul “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara” (2008) menjelaskan bahwa “kebijakan pada implementasinya perlu dipersiapkan sebaik mungkin, karena mampu menimbulkan berbagai dampak, baik yang diharapkan (intented) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negatife effects)”.

Tentu bangsa ini wajib menghindari dampak yang tidak diharapkan dari output kebijakan yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Khususnya pada problematika seputar perekonomian masyarakat, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Upaya dalam menghindari dampak tidak diharapkan tersebut, tentu perlu didukung melalui partisipasi warga negara, khususnya yang dikategorikan sebagai kaum intelektual serta mampu, untuk membantu sesama warga negara, yang pada hakikatnya merupakan saudara sebangsa dan setanah air.

Menjadikan tugas pemerintah sebagai “tanggung jawab bersama”, khususnya dalam “merumuskan solusi jitu untuk mengatasi masalah multidimensional akibat masa pandemi Covid-19, serta setelah pandemi tersebut berakhir”. Merupakan langkah yang paling bijaksana, karena memiliki orientasi serta frekuensi yang sama dalam setiap unsur kelompok, akibat dari dilibatkan pada proses perumusan serta pelaksanaan solusi jitu terkait. Terlepas dari bentuk kebijakan representatif atas solusi jitu tersebut, yang penting “mampu” menormalkan kembali kehidupan masyarakat Indonesia.


Pengirim:
Agil Nanggala
Mahasiswa PKn Pascasarjana SPs UPI Bandung
nanggala34@gmail.com


Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA