Hidup Berdamai dengan Covid-19, Menentramkan?

Citizen Journalism

Sabtu, 16 Mei 2020 | 14:34 WIB

200516141520-hidup.jpg

dok

ilustrasi

DAHULU kala, di Tiongkok, orang yang akan menjadi pejabat negara, wajib memenuhi dua syarat penguasaan ilmu. Yakni Matematika dan Sastra. Matematika diwajibkan tentu bukan untuk menghitung untung rugi insentif jabatan, melainkan unsur logika dan tahapan berpikir dengan kewarasan akal. 

Sastra diwajibkan agar nantinya si pejabat mampu membuat narasi dengan diksi yang tidak membingungkan rakyat. Narasi dengan diksinya memiliki banyak sekali semburat spectrum sosial. Yang jika sang pejabat tidak hati-hati memilih dan memakainya, malahan akan menimbulkan kebingungan, kecemasan, ketakutan, rasa frustrasi dan bahkan mengobarkan naluri anarkisme.

Tradisi semacam itu dilakukan sampai ke jenjang Kepala Pemerintahan. Sebetulnya, bukan tradisinya yang penting, melainkan fakta, bahwa sudah sejak lama ada semacam kewajiban bagi para pejabat, apalagi Kepala Pemerintahan, untuk dapat bernarasi dengan diksi yang bagus.

Bernarasi dengan diksi yang bagus, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun tetap bisa dilakukan dengan sering belajar dan berlatih seni beretorika. Apalagi seorang pemegang jabatan tertinggi di suatu negara. Dibutuhkan sosok yang mampu bernarasi dengan diksi yang handal. Karena posisinya mengharuskannya berhadapan dengan rakyat, mengayomi mereka, melayani dan menyelesaikan seluruh permasalahannya.

Tentu bisa dibayangkan apa yang terjadi jika kepala negara tak mampu bernarasi, nasib rakyat yang jadi taruhannya. Dan inilah yang terjadi di negara kita tercinta, Indonesia. Rakyat dibuat bingung dengan narasi yang dikemukakan Presiden Jokowi. Dan sayangnya, narasi yang membingungkan itu, disampaikan pada saat negara sedang mengalami pandemik yang sampai sekarang korbannya kian bertambah.

Rancunya, narasi Presiden Jokowi dimulai pada saat wawancara dengan Najwa Shihab pada 23 April 2020. Saat itu Presiden Jokowi mengemukakan bahwa "Mudik" dan "Pulang Kampung" itu berbeda. Pernyataan ini sungguh sangat kontroversial.

Yang jadi masalah bukan makna leksikon dari kedua kata itu. Melainkan, Presiden mempergunakan makna terhadap dua istilah, di luar kelaziman maknanya. Sebetulnya sah-sah saja jika Presiden memberi makna baru bagi Mudik dan Pulang Kampung. Hanya saja persoalannya adalah, situasinya sedang dalam ketakutan, kecemasan dan ketidakjelasan. Yang dilakukan Presiden malahan memperparah situasi yang dialami rakyat.

Tidak cukup berhenti sampai disitu. Pada 7 Mei 2020, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Presiden Jokowi kembali mengemukakan pernyataan dengan narasi yang membingungkan. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5/2020), Jokowi meminta masyarakat agar berdamai dengan Covid-19, hingga vaksin virus tersebut ditemukan.

Pernyataan Jokowi itu pun kemudian menjadi ramai di media sosial, karena hal itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu. Kala itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19, terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan anti virus dan juga obat Covid-19.

Bahasa Jokowi kala itu, "peperangan" melawan Covid-19. Dari sini terlihat bahwa Presiden Jokowi menyampaikan dua narasi bertolak belakang. Yang satu adalah Perang melawan Covid-19. Kemudian disusul narasi agar berdamai dengan Covid-19. Dalam konstelasi semacam itu, narasi berdamai bisa menimbulkan multi tafsir yang sebetulnya sangat membahayakan situasi sosial masyarakat.

Rakyat jadi bertanya tanya. Setelah Perang, kemudian damai. Bagaimana ini? Apakah kita berdamai karena kita menang, ataukah kita berdamai karena kita sudah sangat tidak berdaya? Narasi pertama jelas absurd, karena dalam kenyataannya, data statistik wabah Covid-19 di tanah air masih sangat mengerikan dan fluktuatif.

Asumsi masyarakat kemudian menjadi satu praduga, bahwa berdamai itu karena kita, dalam hal ini negara, sudah menyerah tak berdaya dan berupaya untuk berlepas dari tanggung jawabnya. Hal ini dipertegas pada 7 Mei 2020 yang lalu, sebagaimana dilansir Detiknews, Menteri Perhubungan Budi Karya, mengaktifkan kembali moda transportasi, meski dengan sejumlah persyaratan. Tindakan Budi Karya ini seperti menandaskan maksud 'berdamai' yang dikemukakan Presiden Jokowi. Rakyat akhirnya memiliki persepsi bahwa berdamai yang dikemukakan Presiden adalah menerima kenyataan kalah dari Covid-19 dan apapun risikonya, "mari kita lanjutkan kehidupan seperti biasa."

Orang yang memiliki imun yang bagus akan selamat, sedangkan jika imunnya lemah siap-siap bertaruh nyawa. Suatu sikap yang sungguh abai terhadap rakyat. Sehingga muncul persepsi bahwa Pemerintah akan menerapkan Herd Immunity. Sebuah konsep yang sangat berbahaya karena membiarkan virus menginfeksi sampai masyarakat memiliki kekebalan dengan sendirinya. Korban meninggal akan sangat banyak.

Apakah ini maksud berdamai yang diinginkan pemerintah? Sungguh damai seperti ini tidak menentramkan, justru membawa petaka. Mencuatnya Herd Immunity di masyarakat, segera diklarifikasi pihak istana. Sayangnya, klarifikasi itu malah makin memberi kesan, bahwa damai yang dinarasikan Presiden Jokowi merupakan damai yang tidak menentramkan. 

Semakin menjadi carut-marut, ketika pada tanggal 12 Mei 2020, BNPB mengumumkan bahwa yang berusia di bawah 45 tahun, bisa dipersilahkan bekerja. Agar roda ekonomi berputar kembali. Rakyat merasa bahwa negara membiarkan rakyatnya bertarung dengan alasan berdamai untuk mengakhiri ketakutan dan hidup normal. Lalu dimana kehadiran negara?

Sejak awal, pada 2 Maret 2020, saat ditemukannya kasus pertama Covid-19, Presiden Jokowi sudah menetapkan bahwa ini adalah Kejadian Luar Biasa. Dalam sebuah kejadian luar biasa, negara mutlak perlu hadir, dalam bentuk komando kepemimpinan yakni Presiden. Tidak boleh ada narasi yang ambigu. Tidak boleh ada diksi yang multi tafsir.

Tidak boleh juga ada narasi dari siapapun selain dari presiden dan gugus tugasnya. Ini adalah primary form kehadiran negara dalam menanggulangi wabah seperti Covid-19. Yang justru ada saat ini, kehadiran negara dibuat remang-remang. Seakan abai dengan nyawa rakyatnya, dan hanya demi kapitalistik investasi dengan ditopang narasi berdiksi buruk.

Padahal Rasulullah Saw. sebagai suri teladan kita telah mengajarkan bagaimana seorang pemimpin ketika menghadapi wabah di wilayahnya. Beliau bersabda "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya." (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Aktivitas ini kita kenal dengan istilah karantina wilayah atau lockdown. Rakyat diminta untuk diam di rumah, sedangkan kebutuhan sehari-hari ditanggung negara. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi diri bagi yang sedang sakit dari yang sehat, agar penyakit yang dialaminya tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dengan demikian, penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Aktivitas inilah yang sekarang dikenal dengan social distance, yakni suatu pembatasan atau menjaga jarak ketika berinteraksi untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19. Yaitu dengan menjauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja. Social distance tak hanya dalam muamalah seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya yang langsung berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dalam ibadah.

Terlihat Rasulullah Saw sebagai Kepala Negara saat itu begitu serius menangani wabah. Semua disosialisasikan ke rakyat dengan narasi yang jelas, sehingga rakyat tidak bingung dan segera melakukan apa yang menjadi kebijakan pemimpin. Hal ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin
dan khalifah-khalifah setelahnya.

Mereka menjadi garda terdepan, memimpin rakyat melawan wabah dengan senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. dan bermuhasabah dari berbagai dosa yang telah dilakukan, yang bisa jadi hal itu menjadi penyebab Allah murka dan menimpakan musibah wabah ini.

Pemimpin ini lah yang kita rindukan kehadirannya. Semoga dalam waktu dekat pemimpin ini hadir dan membimbing rakyat untuk segera menerapkan aturan Allah Swt., sehingga kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan akan kita rasakan.

Pengirim
Tia Damayanti, M. Pd.
Praktisi Pendidikan dan Pengamat Sosial Politik
mytia158@yahoo.com

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA