Nasib Malang Guru Honorer: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Citizen Journalism

Sabtu, 1 Februari 2020 | 16:25 WIB

200201161737-nasib.jpg

ist

Foto penulis

"ENGKAU sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa". Demikianlah penggalan lagu yang berjudul Hymne Guru. Siapa yang tak mengenal lagu ini. Lagu yang menggambarkan bagaimana mulianya sosok guru. 

Namun ada hal yang miris. Kata pahlawan tanpa tanda jasa kini erat melekat pada sosok guru honorer. Betapa tidak, mereka kerap kali mendapatkan gaji yang minim, bahkan ada masa dimana mereka lupa kapan terakhir kali mereka menerima gaji lantaran. Padahal, himpitan ekonomi yang kian menghimpit membuat gaji minim mereka bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sunguh mereka adalah pahlawan yang tanpa diberi tanda jasa berupa gaji yang layak.

Belum selesai kesedihan tenaga kerja honorer dengan rendahnya gaji yang mereka peroleh, Pemerintah malah berencana menghapuskan tenaga kerja honorer. Pasalnya, Pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) sudah tidak boleh lagi dilakukan. Oleh karenanya, jalan keluar yang dilakukan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer adalah melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, alih-alih mampu menyelesaikan masalah, upaya ini justru tidak solutif. Pada faktanya, banyak sekolah-sekolah yang masih merekrut tenaga honorer lantaran jumlah guru PNS masih belum mencukupi. Dikutip dari situs katadata.co.id, Hingga tahun 2019, jumlah tenaga honorer terhitung sekitar 704.503 tenaga pekerja honorer berdasarkan data yangdi peroleh dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, kuota penerimaan PNS dan PPPK belum mencukupi dari total honorer yang tercatat. Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan kuota penerimaan CPNS dan PPPK yang dibutuhkan oleh pemerintah tahun ini totalnya ada 254.173 lowongan di pemerintah pusat dan daerah. (tribunnews.com, 12/7/2019).

Adanya ketetapan dalam penghapusan honorer justru akan menimbulkan kekahwatiran membludaknya jumlah pengangguran. Lebih mirisnya lagi, pegawai honorer malah dianggap membebani Negara.

Ibarat pepatah habis manis sepah dibuang, demikianlah riwayat pegawai honorer kini. Mereka hanya dibutuhkan sesaat. Apabila kampanye dimasa pemilihan umum semua calon getol menyuarakan akan menjamin kesejahteraan guru honorer. Namun janji tinggallah janji. Keputusan pemerintah saat ini justru hanya akan merekrut banyak sekali pengangguran di berbagai daerah.

Sebagai bukti, ketika honorer dihapuskan, maka sebanyak 2670 honorer terancam menganggur. Di Kaltim mencapai 8234 honorer yang akan menganggur. Di lingkungan Pemprov Lampung saja jumlah tenaga honorer mencapai 3.667 orang. Di Kabupaten Lampung Utara jumlah tenaga honorer sebanyak 2000 orang. Belum lagi di daerah lainnya di seluruh wilayah Tanah Air.

Ini menunjukkan kegagalan Negara dalam mengatasi penyaluran tenaga kerja. Pegawai honorer uang awalnya direkrut untuk mengurangi angka pengangguran terlebih lagi mereka hanya digaji dengan biaya rendah. Kini, justru akhirnya posisi mereka ingin dihapuskan yang pastinya akan mencetak banyak jumlah pengangguran. Inilah cara pandang Negara kapitalis yang menerapkan kebijakan yang hanya memperhatikan untung rugi sehingga menganggap honorer sebagai beban Negara. Alasan yang dikeluarkan lantaran keterbatasan Negara,namun faktanya Negara tidak sungguh-sungguh melayani.

Islam Menjamin Kesejahteraan Guru
Miris! Faktanya, jumlah jam mengajar antara honorer dan ASN nyaris sama, namun honorer harus menelan pil pahit yakni gaji yang diberi sangat minim. Berbeda halnya dengan Islam, rekrutmen pegawai Negara dalam Islam tidak mengenal istilah honorer sebab semua pegawai yang bekerja di instansi negara sejatinya adalah pegawai negara.

Sama halnya dengan guru, mereka dijamin oleh negara. Semua pegawai akan digaji sesuai dengan aqad ijarah dengan gaji yang layak sesuai dengan jenis pekerjaan. Ditambah lagi, menjadi seorang guru berarti menjadi seorang agen pengubah dan pencetak generasi.

Karena jasanya, lahirlah generasi yang cerdas. Maka dari itu, Islam begitu memuliakan posisi guru. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al Ahkaam pernah menjelaskan bahwa seorang pemimpin negara memiliki kewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk mendidik masyarakat.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menunjukkan bentuk perhatian dalam bidang pendidikan. Para tawanan perang Badar pada saat itu diberikan pilihan untuk bebas dari tawanan dengan cara memberikan pengajaran baca-tulis kepada sepuluh penduduk Madinah sebagai bentuk tebusan atas diri mereka.

Perhatian dalam bidang pendidikan ditunjukkan pula oleh Khalifah Umar Bin Khattab pada masa khulafaur rasyidin. Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak.

Pada saat itu, Khalifah Umar Bin Khattab menggaji mereka sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) perbulan. Jika dihitung dalam rupiah saat ini, maka gaji guru yang diberikan oleh Khalifah Umar Bin Khattab sekitar Rp. 30. 000.000.

Semua mendapatkan gaji yang sama tanpa adanya perbedaan pangkat dan golongan. Selain itu, biaya pendidikan pun digratiskan. Hal ini dikarenakan islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan menjadi salah satu kunci kemajuan suatu bangsa.

Demikianlah mulianya Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Sungguh kesejahteraan bagi guru hanya akan terwujud bila syariat Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh). Islam secara menyeluruh tak mungkin mampu diterapkan ketika negara masih tetap menganut sistem sekuler kapitalis. wallahu a’lam bish shawab

Pengirim :
Andi Annisa Nur Dzakiyyah., S.Pd
Aktivis Dakwah
Tenaga Pengajar
[email protected]

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA