Tahun 2020, Bebas Pasung

Citizen Journalism

Sabtu, 18 Januari 2020 | 19:18 WIB

200118182127-tahun.jpg

MODERNISASI dengan kecepatan teknologi dan pengetahuan, ada kalanya tidak berjalan beriringan dengan kemampuan manusia menampung masalah. Apalagi di dalam sekularisme, wajah kemanusiaan semakin buram akibat lalainya penguasa menjamin hak umat.

Dengan landasan fashludin anil hayah (memisahkan agama dari kehidupan), peran Allah diabaikan. Maka tak pelak, kasus ODGJ mewarnai berbagai wilayah di tanah air. Menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Sebagaimana tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, sampai tahun 2019 ada sedikitnya 1.100 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Rata-rata penderita gangguan jiwa diakibatkan faktor bawaan 60% dan sebagian karena masalah kehidupan dan depresi. Masyarakat biasa melakukan 'pasung' bagi anggota keluarga mereka yang terkena gangguan jiwa.

Ada juga yang membawanya berobat ke puskesmas. Dinas Kesehatan Kab. Majalengka sendiri melakukan upaya kuratif yang luar biasa, yaitu dengan mengirimkan pasien orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) yang tidak tertangani, ke RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor.

"Diharapkan dengan pengobatan dan perawatan secara bertahap ini jumlah orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) di Majalengka akan berkurang sekaligus merealisasikan tekad Majalengka bebas pasung di tahun 2020," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majalengka H. Alimudin. (Tintahijau.com, 13/1/2020).

Konsep gangguan jiwa mempunyai gejala klinis yang bermakna, menimbulkan penderitaan, dan disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari. Jika disebabkan faktor bawaan, maka dibutuhkan penanganan medis dan perawatan bertahap untuk mengembalikan fungsi mentalnya.

Namun ODGJ karena masalah kehidupan dan depresi, perlu bantuan dengan melibatkan pemerintah. Oleh karenanya, selain kuratif, yang tidak kalah penting adalah tindakan preventif.

Perlu perlindungan dari negara untuk memperhatikan seluruh urusan umat. Sebab rakyat merasakan beban hidup semakin berat. Maka mereka tidak bisa dibiarkan sendiri. Negara bertanggung jawab terhadap urusan umat.

Mahalnya harga kebutuhan pokok, serta sulitnya rakyat mengakses kebutuhan dasarnya menjadikan beban psikis rakyat semakin berat. Rakyat yang sakit jiwa atau raganya akan sulit membangun negeri. Karenanya negara memegang peran yang sangat besar, untuk memperbaiki pengurusan umat secara sistemik agar rakyat sejahtera.

Penulis Lulu Nugroho

Muslimah Revowriter Cirebon

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA