BPJS, Buah Simalakama Buat Rakyat dan Dokter

Citizen Journalism

Selasa, 10 Desember 2019 | 12:19 WIB

191210122441-bpjs-.jpg

dok

ilustrasi

PEMERINTAH resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020. Pengumuman kenaikan itu resmi diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Bagai menelan pil pahit, iuran BPJS dinaikkan di saat kondisi rakyat sedang pailit. Bagaimana tidak? Harga bahan makanan pokok serba naik, diikuti kenaikan TDL dan dicabutnya subsidi untuk pengguna listrik 990 watt. Di sisi lain, lapangan pekerjaan semakin sempit serta diikuti adanya PHK yang besar-besaran akibat iklim usaha yang tidak pernah stabil.

Namun, rakyat justru "diwajibkan" untuk menjadi anggota BPJS. Sebab ada regulasi bagi mereka yang belum menjadi peserta BPJS, pun juga ada sanksi buat peserta yang nunggak. Berdasar pasal 9 PP Nomor 86 Tahun 2013, sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan ialah tidak dapat mengurus IMB, SIM, sertifikat tanah, paspor, atau STNK.

Bahkan ibu menteri keuangan sempat menyampaikan bisa jadi akan dicabut hak pendidikan bagi mereka yang menolak menjadi anggota BPJS. Sungguh menyengsarakan sekali kebijakan BPJS ini.  Rakyat dipaksa mendaftar dengan konsekuensi membayar iuran untuk semua anggota keluarga, padahal buat hidup dan makan sekedar  saja susah. Namun jika tidak mendaftar, hampir semua hak publiknya dicabut. Inilah BPJS telah menjadi buah simalakama bagi rakyat.

Lalu, bagaimana dengan nasib dokter? Dokter sekarang  justru dicurigai sebagai penyebab adanya defisit BPJS. Sebagaimana dilansir oleh katadata.co.id bahwa menteri kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya menduga penyebab defisit BPJS Kesehatan adalah tindakan berlebihan dokter kepada pasien. Hal ini menyebabkan klaim biaya rumah sakit pun membengkak. Menurutnya, contoh layanan berlebihan itu adalah pemasangan ring untuk penderita sakit jantung dan operasi caesar.

Menanggapi  Pak Menkes, pegiat media sosial juga ikut-ikutan berkomentar, Denny Siregar menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rugi triliunan rupiah karena kebanyakan dokter mata duitan. Astaghfirullah. Padahal, di era sistem BPJS ini dokter dituntut untuk memberikan pelayanan yang memang serba minimalis. Terapi obat diatur hanya obat tertentu, waktu rawat inap pasien juga dibatasi, sistem rujukan juga ditentukan oleh BPJS. Semua ini sudah sering menjadikan dokter dan tenaga medis yang menjadi sasaran cacian dari pasien. Namun, sekarang justru menjadi terdakwa.

Padahal, secara fakta dokter di era BPJS dihargai begitu murah. Untuk puskesmas kapitasi yang diberikan adalah Rp. 3000/pasien/bulan. Sementara untuk klinik mandiri kapitasi yang diberikan adalah Rp 8.000-10.000/pasien/bulan. Puskesmas dihargai lebih rendah karena dokter dan petugas yang bekerja di puskesmas telah digaji oleh negara. Sedangkan kapitasi untuk dokter gigi, lebih memprihatinkan lagi, 2000 rupiah.

Untuk tingkat rumah sakit, faktanya sebenarnya klaim semua tindakan dokter juga dihargai serba minimalis. Belum lagi klaim yang berbeda berkenaan dengan perbedaan tipe rumah sakit. Bahkan beberapa waktu lalu sempat dilakukan peninjauan ulang tipe RS yang menyebabkan banyak RS yang tipenya turun harus mengembalikan kelebihan klaim yang sebelumnya diterima. Belum lagi pembayaran klaim beberapa RS yang tertunda hingga RS banyak yang mengalami pailit. Bahkan ada bebera tenaga medis harus puasa untuk tidak menerima gaji, menyedihkan.

Di sisi lain gaji direksi BPJS yang mencapai angka ratusan juta justru terus ditambah fasilitasnya. Di sisi lain,  ternyata justru dokter dan tenaga medis yang menjadi terdakwa. Kembali, buah simalakama harus mereka telan. Di sisi lain mereka dituntut berhemat di sisi lain mereka harus memberikan pelayanan yang profesional. Sungguh carut marut yang dilahirkan oleh BPJS berkedok jaminan kesehatan sangat nyata. Inilah buah dari kapitalisme di bidang kesehatan. Kesehatanpun harus dikomersilkan.

Sungguh, betapa hati ini merindu sistem kesehatan terbaik yang pernah ada ketika Islam berjaya dahulu. Masyarakat saat itu diberi pelayanan kesehatan secara gratis, sedang dokter dijamin kehidupannya dengan gaji yang sangat memadai. Dokter pun bisa fokus untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Rumah sakit juga dibangun dengan begitu megahnya sehingga pasien mendapatkan pelayanan secara optimal. Hal tersebut ada di dalam sejarah kegemilangan khilafah Islamiyyah. Akankah hal tersebut bisa menaungi umat Islam kembali, yang akan mengembalikan kemuliaan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam?

Pengirim:
Ifa Mufida
Pemerhati Kebijakan Publik
[email protected]

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim

Editor: Brilliant Awal

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA