Skandal Dana Desa, Potret Birokrasi Sekuler

Citizen Journalism

Kamis, 5 Desember 2019 | 22:47 WIB

191205223154-skand.jpg

dok

ilustrasi

PENYELEWENGAN program dana desa mendapat sorotan. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya beberapa desa fiktif tak berpenduduk yang sengaja didaftarkan untuk mendapatkan dana desa yang digulirkan pemerintah.

Pemerintah pun langsung turun tangan menginvestigasi keberadaan desa-desa ini. Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Pemerintahan Desa menerjunkan tim untuk mengecek desa yang terindikasi fiktif yang berlokasi di Sulawesi Tenggara (Detik.com, 12/11/2019).

Tapi temuan adanya 'desa hantu' ini dibantah oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Menurut Mendes, selama ini laporan
tentang dana desa sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ada desa, penduduk, dan pemerintahan. Dana yang dikucurkan dan cair juga dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga Mendes pun bingung dengan adanya kabar desa fiktif yang menyedot anggaran dana desa. (Detik.com,
8/11/2019).

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kejadian munculnya desa fiktif mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas. Menurutnya, mengatur lebih dari 74.800 desa dari Sabang hingga Merauke tidaklah mudah. Presiden bertekad akan mengejar dan menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif untuk meraup kucuran dana desa(Katadata.co.id, 6/11/2019).

Potret Birokrasi Sekuler
Kasus desa fiktif semakin mempertegas bahwa korupsi begitu membudaya di negeri ini. Uang negara yang menjadi hak rakyat dimanipulasi secara rapi dan terstruktur mulai dari pusat, daerah hingga tingkat desa. Birokrasi semrawut membuat penyalahgunaan wewenang kerap terjadi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani turut berkomentar terkait temuan desa tidak berpenduduk yang menerima manfaat dana desa. Menurutnya, ada proses verifikasi tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah.

Jika pemerintah pusat maupun daerah lebih jeli dalam melakukan proses verifikasi penerima dana desa, maka tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Mengingat program dana desa sendiri sudah berlangsung lama dimulai pada 2015 lalu, namun baru kali ini muncul isu tersebut.

Menurut Aviliani, kejadian ini sudah masuk dalam kategori kriminal, lantaran menggunakan keuangan negara tanpa ada bukti sebagai desa. Atas kejadian tersebut, dia meminta agar pemerintah mengatur kembali mekanisme dalam pembentukan desa. Sehingga tidak ada lagi, desa-desa fiktif yang bermunculan. (Merdeka.com, 7/11/2019).

Kementerian Keuangan sendiri tercatat mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019 . Indonesia memiliki 74.597 desa di tahun 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta. Ini bukanlah nilai yang sedikit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada proyek besar pemerintah atau aliran dana besar seperti dana desa ini, akan menjadi lahan bagi lingkar kekuasaan untuk menciptakan peluang menyedot sebagian anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sistem sekulerisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan telah mencetak birokrasi yang dipenuhi dengan orang-orang serakah, memanfaatkan segala cara dan kondisi untuk mengeruk uang negara. Aparat penyelenggara negara dalam menjalankan aktivitasnya, jauh dari nilai-nilai agama sehingga tanpa takut dan malu menyalahi batasan wewenangnya.

Rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tiap tingkat birokrasi negeri ini menunjukkan bahwa birokrasi dalam sistem sekuler rentan memicu terjadinya penggelapan uang rakyat.

Fenomena desa siluman hanyalah salah satu kasus yang terungkap sekarang. Ibarat gunung es, kemungkinan adanya skandal-skandal anggaran yang lain masih banyak dan belum terungkap. Masalah ini bukan masalah teknis yang bisa diatasi dengan perbaikan atau akurasi data dan verifikasi penyalurannya.

Selama sistem sekulerisme masih diterapkan negeri ini, maka birokrasi tidak ditopang nilai spiritual, sehingga potensi dan peluang penyalahgunaan wewenang tetap terbuka lebar. Seperti itulah karakter kuat yang melekat pada birokrasi tanpa ruh takwa.

Tentu saja mengatasi skandal anggaran negara tidak cukup dengan mengganti birokrat yang bermasalah, tapi perlu pembenahan komprehensif. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi dan akuntabilitasnya, sehingga dapat dipahami bahwa masalah ini tidak sebatas kelalaian individu tapi kesalahan sistemik. Mewujudkan birokrasi yang jujur dan bersih dalam sistem kapitalis sekuler hampir tidak mungkin dilakukan. Persoalan sistemik pemecahannya juga harus skala sistemik pula.

Sistem dan Personal Amanah
Aspek spiritualitas sangat penting dalam menopang kinerja birokrasi sebuah pemerintahan. Dalam Islam, salah satu pertimbangan utama seseorang diberi tanggung jawab kerja atau jabatan adalah ketakwaannya. Para pejabat negara Islam sangat berhati-hati dalam menjalankan amanah karena merasa diawasi oleh Allah. Sehingga manipulasi anggaran tidak terjadi.

Birokrasi keuangan negara Islam juga sangat efektif dan efisien, tidak bertele-tele. Pengajuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan suatu wilayah jika layak dan disetujui khalifah, maka dana akan segera dicairkan langsung sesuai kebutuhan dan tepat sasaran disertai pengawasan dari pihak berwenang. Karenanya, peluang korupsi terhadap proyek pemerintah nihil. Terlebih lagi gaji dari aparatur negara sudah mencukupi.

Karakter takwa yang dibangun dan dijaga oleh sistem Islam yang diterapkan negara, akan menjamin akuntabilitas anggaran negara. Sistem yang berbasis akidah Islam akan mencegah munculnya skandal desa siluman, proyek siluman, serta siluman-siluman yang lain. Karena sistem yang amanah tentu akan mencetak personal yang amanah pula.
Wallahu a'lam bisshowab.

Pengirim:
Tolawati Ummu Athiyah
IRT dan aktivis muslimah
Tinggal di Makassar
[email protected]

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

 

Editor: Lucky M. Lukman

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA