Menimbang Ulang Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem

Citizen Journalism

Rabu, 4 Desember 2019 | 11:49 WIB

191204105125-menim.jpg

PENDIDIKAN menjadi perihal yang tiada bosannya untuk dibahas. Pasalnya, topik yang dibincangkan tidak jauh dari mutu pendidikan di Indonesia. Hasil diskusi menemukan titik temu yang sama, yakni mutu pendidikan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Bersamaan dengan keresahannya terhadap kualitas SDM, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mendorong semua masyarakat sekolah untuk menerapkan konsep merdeka belajar.

Konsep merdeka belajar yang dimaksud oleh Nadim adalah pemberian kesempatan bagi sekolah, guru, dan murid agar bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan bebas untuk berkreasi (Wijaya, 2019). Menurut Nadiem, suatu inovasi pada proses belajar akan menciptakan budaya baru yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Berangkat dari dari proses belajar inilah kemudian murid dapat percaya bahwa isi pemikirannya dibentuk dari interaksinya dengan orang lain atau dunia yang membuat pemikirannya benar. Sehingga murid akan memiliki terus memproses ulang pengetahuannya menjadi pemahaman yang baru (Roth, 2010).

Nadiem juga menginginkan anak-anak muda di Indonesia baik itu yang masih berada di bangku pendidikan maupun tidak untuk berani mengejar passion mereka. Nadiem percaya passion yang dimiliki tiap anak-anak muda secara otomatis akan menyebar ke orang-orang sekitarnya yang kemudian bisa menjadi inspirasi untuk sesamanya (Tempo.co, 2019).

Jelas keinginan Nadiem agar masyarakat sekolah untuk merdeka dalam belajar sejalan dengan ide pedadogi yang dicentuskan oleh Paulo Freire, dimana pedagogi membantu murid untuk memahami makna dibalik teks buku belajar dan berani memikul tanggung jawab dari keputusan kehidupan yang akan diemban sang murid (Giroux, 2010). Sehingga murid akan menjadi insan yang kritis seiring perkembangan zaman.

Praktik pendidikan seperti inilah yang selanjutnya akan menumbuhkan toleransi dan keterbukaan pikiran antar murid. Budaya menghormati dan toleransi akan tumbuh di alam bawah sadar para murid karena sudah terbiasa dengan budaya belajar, berpendapat, dan berkumpul secara demokratis (Gutmann & Ben-Porath, 2015).

Bagi Nadiem, peran pemerintah dalam pendidikan hanyalah sebatas membantu. Kata Nadiem, aktivitas pendidikan seharusnya lebih sering dikerjakan oleh masyarakat sebagai civil society (Tempo.co, 2019), untuk menjaga sustainabilitas proses merdeka belajar. Menurutnya dampak dari kurikulum, kebijakan, dan anggaran yang dilaksanakan pemerintah sangatlah kecil.

Selain itu, pembuatan kurikulum fleksibel yang diserahkan sepenuhnya untuk para guru, mampu mengembangkan pendidikan Indonesia menjadi lebih maksimal. Kelonggaran dalam tata kelola organisasi yang mencakupi penyusunan kurikulum yang fleksibel tentu mempermudah para guru agar tidak membebani dalam perkara-perkara administratif yang begitu rumit. Visi kurikulum fleksibel pun sejalan dengan yang diinginkan Presiden Jokowi.
Namun kurikulum yang fleksibel ini bisa saja menjadi tantangan yang besar bagi nusantara jika diberlakukan seluruhnya. Karena pendidikan karakter dan kepekaan sosial tidak bisa seluruhnya bisa diperlakukan secara fleksibel.

Apalagi, Nadiem juga mencentuskan konsep kepempiminan ala gojek dalam proses merdeka belajar. Kepemimpinan yang modern ini memperbolehkan bawahannya (murid) untuk mengkritik atasannya (guru). Jika sang murid belum bisa berperilaku dengan baik tentu akan melukai lawan bicaranya ketika beradu gagasan dan inovasi di dalam kelas (Aritonang, 2019).

Pendidikan karakter dan kepekaan sosial membutuhkan praktik dan keteladanan yang tidak bisa dilakukan dengan kurikulum fleksibiltas. Implikasinya, kurikulum fleksibilitas akan mengakibatkan dehumanisasi dan membuat murid lupa akan budaya masyarakat.

Reformasi pendidikan berupa merdeka belajar akan menjadi ‘embel-embel’ atau sebatas retorika belaka bila tidak dilaksanakan. Menurut (Espinoza, 2010), ada empat faktor yang menyebabkan konsep merdeka belajar sulit untuk dicapai:

1. Komitmen kelompok elite yang kurang kuat untuk mewujudkan konsep merdeka karena konsep tersebut tidak membantu elit untuk melegitimasi kekuasaannya.

2. Kurang dukungan ekonomi yang kuat dari elit lokal dan luar negeri.

3. Kendala pendanaan karena masyarakat dan negara karena terkena dampak dari krisis ekonomi.

4. Penolakan dari aktor sosial, yakni para guru dan orang tua untuk mewujudkan merdeka belajar.

Apalagi, konsep merdeka belajar hanya akan terjadi jika menguntungkan elit politik dan elit ekonomi. Rezim pemerintahan yang menganjurkan kurikulum fleksibel akan menjadikan sekolah layaknya miniatur pasar lokal maupun pasar global.

Demokrasi kemudian diubah menjadi konsep ekonomi, dimana keuntungan ekonomi bisa diukur dari peluang yang didapatkan individu untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Selain itu, pendidikan hanya menyediakan kesempatan pendidikan kepada individu yang berbakat. Akhirnya, pendidikan hanya dipandang sebagai komoditi untuk diperjualbelikan

Walau Nadiem berkata akan siap melindungi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengambil terobosan baru dalam konsep merdeka belajar, kita akan melihat seperti apa ke depannya pendidikan dikomandoi oleh beliau. Apakah konsep merdeka belajar ini akan menguatkan murid sebagai manusia? Atau malah melemahkan sisi kemanusiaan sang murid?

Penulis Habibah Auni
Instansi: Universitas Gadjah Mada

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA