Lebai, Majelis Taklim Dimata-matai

Citizen Journalism

Senin, 2 Desember 2019 | 08:25 WIB

191202081643-lebai.jpg


PEJABAT baru kembali menciptakan sensasi yang menjadi kontroversi. Sebagaimana dilansir dari detiknews.com bahwa Menteri Agama Fachrul Razi mewajibkan majelis taklim mendaftarkan ke Kementerian Agama (Kemenag). Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Fachrul menegaskan aturan dibuat untuk memudahkan Kemenag dalam memberikan bantuan. "Supaya kita bisa kasih bantuan ke majelis taklim. Kalau tidak ada dasarnya nanti kita tidak bisa kasih bantuan," tegas Menag Fachrul saat menjawab pertanyaan media usai menghadiri Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-53 UIN Imam Bonjol di Padang, Jumat (29/11/2019) seperti dikutip dari situs Kemenag.

Tampak sebuah kebijakan yang ganjal. Aturan yang ngawur/asal. Bagaimana bisa muncul wacana untuk menertibkan majelis taklim dengan alasan demi kemudahan memberikan bantuan. Bantuan apa? Dana? Apakah Kemenag kelebihan anggaran sehingga mau membagi-bagikannya pada majelis taklim?

Bukankah majelis taklim itu ada hampir di setiap RT? Lalu berapa jumlahnya? Puluhan ribu, ratusan ribu ataukah jutaan majelis taklim yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Sebanyak itu mau diberi bantuan?

Ah entahlah. Lama-lama, makin terasa aneh saja kebijakan para pemimpin negeri ini. Berlebihan, lebai. Hal ini senada dengan pernyataan dari Komisi VIII DPR RI yang menilai pemerintah terlalu berlebihan sampai mengatur keberadaan majelis taklim.

"Terbitnya Permenag Nomor 29 tentang Majelis Taklim, dalam pandangan saya terlalu berlebihan, mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara. Majelis taklim itu bukan institusi pendidikan formal, informal dan nonformal yang memerlukan pengaturan negara," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Dalam mekanisme pendaftaran majelis taklim, pasti akan meminta banyak data terkait keterangan mengenai kegiatan, penceramah, anggota, tempat, waktu dan lain sebagainya. Hal itu sama saja dengan aktifitas memata-matai. Yang nantinya akan menimbulkan saling tuding, menuduh ilegal pada kelompok majelis taklim yang tidak terdaftar.

Padahal dalam Islam haram hukumnya memata-matai orang lain, kecuali memata-matai musuh ketika perang. Haram juga berprasangka buruk kepada orang lain.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 12)

Memata-matai orang lain disebut dengan tajasus, hukumnya haram sesuai nash di atas. Juga sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: 
"Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” ( HR. Bukhari muslim)

Karena sebuah larangan dari Allah pastilah ada mufsadat di dalamnya. Karena jika tajasus ini dibiarkan, apalagi dipropagandakan oleh pemerintah. Pasti akan menyebabkan terjadinya saling mencurigai antar kelompok majelis taklim dan antara umat Islam. Maka sungguh tak layak, jika Menteri Agama justru mengeluarkan kebijakan yang akan semakin mempercuram jurang perpecahan di tubuh umat Islam.

Padahal dalam Islam, hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap individu. Harusnya negara memfasilitasi dan memudahkan rakyatnya dalam menuntut ilmu. Bukan malah mempersulit dengan berbagai aturan birokrasi yang berbelit-belit.

Oleh : Nusaibah Al Khanza

Seorang Pamerhati Kebijakan Publik

Editor: Kiki Kurnia

Bagikan melalui:

KOMENTAR

BERITA LAINNYA